JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) khawatir dengan potensi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Timur Tengah usai Amerika Serikat (AS) menyerang Iran.
Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan usai acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
JK menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah akan mempengaruhi kenaikan harga BBM dan LPG yang ikut meningkatkan beban subsidi negara.
Baca juga: JK soal Konflik AS-Iran: Indonesia Harus Menyuarakan Sikap Tegas
"Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar," ujar JK dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).
Jika konflik Timur Tengah berlangsung lama, JK menilai hal tersebut dapat mengganggu pasokan energi nasional.
Menurutnya, stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.
"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ujar JK.
Baca juga: Anies Sebut Serangan ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace
Selain itu, JK juga menilai Indonesia perlu memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik yang terjadi usai AS menyerang Iran.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilainya perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.
Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.
JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Bahlil Yakin Prabowo Mampu Jadi Mediator Iran vs AS
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," ujar JK.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
