KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kelengkapan data dari pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal tersebut disampaikan Tito saat menyerahkan bantuan, santunan ahli waris, bantuan korban luka, jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian (BIH), serta bantuan stimulan sosial ekonomi (BSSE) kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak untuk menerima bantuan lebih dulu.
“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kami kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).
Baca juga: Mendagri dan Mensos Salurkan Bansos Senilai Hampir Rp 900 Miliar untuk Warga Terdampak Bencana
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp 900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh.
Kabupaten Pidie Jaya sendiri menjadi daerah penerima bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
“Dari hampir Rp 900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp 200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” jelas Tito.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp 840 juta, bantuan untuk 23 korban luka berat senilai Rp 115 juta, serta jadup bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total anggaran Rp 89,9 miliar.
Baca juga: Kemensos Gelontorkan Rp 17 Miliar untuk Santunan 1.000 Korban Bencana Sumatera
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) kepada 18.839 kepala keluarga sebesar Rp 56,5 miliar dan BSSE senilai Rp 94,1 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan nilai total Rp 241,6 miliar. Seluruh bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truck, 7 unit excavator, serta 3 unit backhoe loader untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kelengkapan data untuk percepat pembangunan huntapSelain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemda, termasuk pilihan warga untuk membangun rumah di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Baca juga: Dari Huntara ke Huntap: Tahap Baru Pemulihan Pascabencana di Sumbar
Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim untuk mendata warga secara rinci agar proses pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan.
“Kalau datanya sudah lengkap, kami bisa langsung eksekusi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tegasnya.
Sebagai informasi, kunjungan Tito ke Pidie Jaya turut didampingi oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pos Indonesia Haris.
Baca juga: Kasatgas Tito Pastikan Percepatan Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
