jakarta.jpnn.com - Gerakan Muda Untuk Rakyat (GEMURA) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dijadikan ajang politisasi.
Gemura menilai MBG sebagai langkah strategis negara untuk memastikan generasi muda Indonesia memperoleh akses gizi yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul.
BACA JUGA: Menlu Sugiono Tegaskan Presiden Prabowo Ingin Jadi Penengah Konflik Timur Tengah
Koordinator Presidium DPP GEMURA Rajih Musa’ad menyayangkan pernyataan kader PDIP yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan hingga Rp 200 triliun.
Dia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN memiliki struktur yang terperinci, terukur, serta terdiri dari berbagai pos peruntukan yang telah diatur sesuai amanat konstitusi.
BACA JUGA: PP HIMMAH Dukung Prabowo-Gibran Berantas Oligarki, Jaga Kedaulatan NKRI
“Penganggaran tersebut tidak disusun secara sepihak, tetapi melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR,” ujar Rajih, Jumat (6/3).
Dia menambahkan persetujuan anggaran negara, termasuk alokasi pendidikan, melibatkan Badan Anggaran DPR.
BACA JUGA: PP HIMMAH: Kapolri Layak Dapat Bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo
Saat ini, posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI dijabat Said Abdullah yang juga merupakan kader PDIP.
“Artinya keputusan anggaran pendidikan adalah hasil pembahasan dan kesepakatan kolektif antara pemerintah dan DPR, bukan kebijakan sepihak yang tiba-tiba mengurangi hak pendidikan rakyat,” kata Rajih.
Rajih menilai narasi yang menyebut adanya pemotongan sepihak terhadap anggaran pendidikan merupakan framing yang tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, isu pendidikan dan gizi anak bangsa merupakan dua sektor krusial yang seharusnya tidak dipertentangkan demi kepentingan politik jangka pendek.
Dia menilai program Makan Bergizi Gratis justru merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
“Gizi yang baik adalah investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan itu sendiri. Menghadapkan program gizi dan pendidikan sebagai dua hal yang saling ‘mengorbankan’ adalah logika yang keliru dan kontraproduktif,” ujarnya.
Rajih juga mendorong pemerintah dan DPR untuk segera membahas Undang-Undang Makan Bergizi Gratis agar program tersebut memiliki payung hukum yang jelas serta dapat diteruskan sebagai program nasional yang strategis pada setiap pemerintahan.
Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, bersikap dewasa dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partisan.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan berdasarkan data dan fakta anggaran yang utuh serta tanggung jawab moral terhadap stabilitas informasi publik,” kata Rajih. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
