Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Aceh
Ketua Satuan Tugas (Satgas PRR) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Tito saat penyerahan bantuan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Sabtu, 7 Maret 2026.
Ia menyebut penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh.
Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang menerima bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujar Tito.
Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta, serta jaminan hidup bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total sekitar Rp89,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi jumlah kepala keluarga yang sama senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp241,6 miliar dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truk, tujuh unit excavator, serta tiga unit backhoe loader untuk membantu percepatan penanganan wilayah terdampak bencana.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Tito menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah rumah akan dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Ia meminta kepala daerah segera membentuk tim pendataan agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.
“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” tutur Tito.
Editor: Redaktur TVRINews
