Arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan akan berlangsung di tengah tekanan krisis energi global serta kekhawatiran terhadap keselamatan transportasi. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai dapat berdampak langsung pada biaya transportasi masyarakat.
Djoko Setijowarno Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia menilai situasi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperbaiki sistem transportasi nasional yang masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan pribadi.
“Lonjakan harga minyak global menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional. Sistem transportasi kita masih terlalu bergantung pada BBM fosil dan kendaraan pribadi, sementara pengembangan angkutan umum justru sering diabaikan,” kata Djoko dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Mudik di Tengah Ketidakpastian Energi
Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran disebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga BBM yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya perjalanan masyarakat saat mudik.
Menurut Djoko, ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat situasi tersebut semakin rentan. Saat ini konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih jauh di bawah kebutuhan.
“Ketika jumlah kendaraan meningkat saat mudik, konsumsi BBM otomatis melonjak. Jika pasokan energi global terganggu, aktivitas mudik bisa ikut terpengaruh,” ujarnya.
Meski demikian, ia memperkirakan jumlah pemudik tahun ini tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya karena melemahnya daya beli masyarakat.
Pergerakan Pemudik Capai 143 Juta Orang
Sementara itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai sekitar 143,91 juta orang atau setara 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.
Pergerakan terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, diikuti Jakarta 19,93 juta orang dan Jawa Timur 17,12 juta orang.
Adapun tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 38,71 juta orang, disusul Jawa Timur 27,29 juta orang dan Jawa Barat 25,09 juta orang.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai moda transportasi, antara lain sekitar 31.000 bus, 829 kapal laut, 255 kapal penyeberangan, 392 pesawat terbang, serta ribuan rangkaian kereta api.
Djoko menilai program mudik gratis perlu diperluas, khususnya untuk moda bus, karena dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Program mudik gratis sebaiknya diperbanyak, terutama untuk bus. Sementara program sepeda motor gratis atau motis sebaiknya dikurangi karena kontribusinya terhadap pengurangan jumlah pemudik relatif kecil,” jelasnya.
Konsumsi BBM Didominasi Kendaraan Pribadi
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menunjukkan sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia, yakni mencapai 52 persen dari total konsumsi nasional.
Djoko menilai penggunaan BBM yang didominasi kendaraan pribadi menunjukkan pemborosan energi yang sangat besar.
“Sebagian besar BBM justru habis untuk kendaraan pribadi. Ini menunjukkan bahwa sistem transportasi kita belum efisien,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik di daerah harus segera dipercepat agar konsumsi energi dapat ditekan.
“Sudah saatnya transportasi publik dijadikan Program Strategis Nasional agar penggunaan energi lebih efisien,” ujarnya.
Ancaman Keselamatan Transportasi
Selain persoalan energi, Djoko juga menyoroti aspek keselamatan transportasi yang dinilai masih memprihatinkan.
Hasil ramp check yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menunjukkan banyak bus pariwisata yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Dari 92 kendaraan yang diperiksa di sejumlah lokasi wisata, sebanyak 57 armada atau sekitar 62 persen ditemukan melakukan pelanggaran.
Temuan tersebut mencakup masalah teknis kendaraan hingga kelengkapan administrasi seperti Kartu Pengawasan (KPS) dan bukti lulus uji elektronik (BLU-e).
Menurut Djoko, kondisi ini bisa semakin berbahaya jika anggaran keselamatan transportasi terus dipangkas.
“Jika pengawasan melemah akibat pemangkasan anggaran, maka bus yang tidak laik jalan bisa lebih mudah beroperasi. Ini sangat berisiko bagi keselamatan penumpang,” katanya.
Dia juga menyoroti meningkatnya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang sebagian besar tidak dijaga.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat setidaknya 18 kasus kecelakaan truk yang tertabrak kereta api di perlintasan tersebut.
Perlu Pembenahan Sistem Transportasi
Djoko menegaskan bahwa pengembangan transportasi umum dan penguatan sistem pengawasan keselamatan harus menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, tanpa pembenahan yang serius, masyarakat berisiko menghadapi perjalanan mudik dengan ancaman krisis energi sekaligus keselamatan transportasi.
“Jika pemerintah serius ingin mewujudkan ketahanan energi dan transportasi yang aman, maka pengembangan transportasi publik dan pengawasan keselamatan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.(faz)
