Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan membutuhkan anggaran dengan nilai yang mencapai Rp21,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini bersama unsur Forkopimda yakni bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
“Kami bersama Forkopimda Sumbar dapat bergerak kompak, sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat. Kini untuk melakukan pemulihan, seperti infrastruktur lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Kami butuh juga bantuan dari pemerintah pusat,” katanya, Sabtu (7/3/2026).
Di menyampaikan Pemprov Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar,” jelasnya
Bahkan belum lama ini, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menerima anggaran pembangunan infrastruktur sekitar Rp18,9 triliun pada 2026 dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Baca Juga
- Batam Waspadai Dampak Konflik Iran-Israel-AS, Harga Minyak & Investasi Terancam
- Angkutan Barang KAI Divisi Regional I Sumut Tetap Beroperasi Selama Lebaran
- Pemprov Sumbar Tetapkan Pembatasan Operasional Angkutan Barang Mulai 13 Maret 2026
Menurutnya, angka tersebut menjadi anggaran pembangunan terbesar sepanjang sejarah di Sumbar.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumbar mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Dia menegaskan anggaran besar tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, pemulihan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama.
“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, Vasko juga menyampaikan bahwa Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini kembali dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota di Sumbar.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut dengan serius, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
