jpnn.com, BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bandung Raya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga pengelolaan residu atau sisa makanan agar tidak memicu persoalan lingkungan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sanjaya mengatakan pihaknya baru saja menggelar konsolidasi pelaksanaan program MBG untuk wilayah Kota Bandung, Cimahi, dan Sumedang.
BACA JUGA: Ingatkan Mitra Penglola SPPG, Nanik BGN: MBG Bukan Ladang Bisnis
"Tujuan konsolidasi ini untuk menyatukan kembali pemahaman tentang tujuan pokok MBG, yakni meningkatkan asupan gizi kepada kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik," kata Sonny seusai menghadiri kegiatan konsolidasi SPPG di Kota Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Selain membahas kualitas layanan kepada penerima manfaat, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan residu atau sisa makanan dari operasional dapur MBG.
BACA JUGA: Orang Tua Siswa di Bandung Protes Menu MBG Ramadan, Begini Reaksi BGN
Menurut Sonny, jumlah Satua Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung saat ini sudah mencapai sekitar 295 unit.
Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, keberadaan dapur-dapur tersebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
BACA JUGA: Menu MBG Ramadan Diprotes Orang Tua Siswa, Sufmi Dasco Merespons
"Jangan sampai keberadaan SPGG ini menimbulkan isu lingkungan karena food waste atau sisa-sisa makanan. Jangan sampai terjadi penumpukan sampah atau menimbulkan bau," ujarnya.
Dia menegaskan pengelolaan residu perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah agar dampak lingkungan dari program MBG bisa diminimalkan.
Sonny bahkan menantang kepala daerah untuk berani mengelola sampah secara lebih inovatif.
"Sebetulnya sampah ini bisa dikelola. Saya sempat melakukan challenge dengan salah satu kepala daerah, berani tidak mengatakan kabupaten ini bebas dari TPA. Karena sebenarnya sampah bisa dikelola," ucapnya.
Dia menyontohkan salah satu SPPG di Bandung mampu menghasilkan sekitar 500 liter minyak jelantah dalam sebulan. Jika tidak dikelola, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan.
"Bayangkan kalau minyak jelantah itu dibuang ke parit semua. Ternyata itu bisa dikumpulkan dan dijual, sehingga menjadi potensi ekonomi," jelasnya. (mcr27/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan Khusus Prabowo untuk Rakyat Indonesia
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
