Pantau - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan PT Pertamina mewaspadai potensi persaingan impor minyak dan gas bumi dengan negara-negara besar apabila pasokan dari Timur Tengah terganggu akibat konflik di kawasan tersebut.
Ia menyampaikan permintaan tersebut agar pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi sehingga kebutuhan migas nasional tetap terpenuhi di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu di Timur Tengah.
Eddy menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor sebagian kebutuhan migas dari kawasan Timur Tengah meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada wilayah tersebut.
Ia mengatakan, "Saat ini Indonesia mengimpor 20 persen kebutuhan migasnya dari Timur Tengah. Selebihnya diimpor dari Nigeria, Angola, Australia bahkan Brazil. Artinya, Indonesia mampu mengandalkan dan bahkan meningkatkan suplai migasnya dari negara-negara di luar Timur Tengah saat pasokan migas dari Timur Tengah terhenti akibat penutupan lalu lintas migas yang melalui Selat Hormuz,".
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pasokan dari negara lain di luar Timur Tengah apabila distribusi migas melalui Selat Hormuz mengalami gangguan.
Potensi Persaingan dengan Negara Importir BesarNamun demikian, Eddy mengingatkan pemerintah agar memperhatikan potensi persaingan dengan negara-negara lain yang memiliki ketergantungan impor migas lebih besar dari kawasan Timur Tengah.
Ia menyebut China, India, Jepang, dan Korea Selatan sebagai negara yang perlu dicermati karena volume impor migas mereka jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.
Berdasarkan data yang dimilikinya, China mengimpor sekitar 11 juta barel migas per hari.
India mengimpor sekitar 6 juta barel migas per hari.
Sementara Jepang dan Korea Selatan masing-masing mengimpor sekitar 2 hingga 2,5 juta barel migas per hari.
Ia menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan negara-negara tersebut terhadap pasokan migas dari Timur Tengah juga sangat tinggi.
China dan India memperoleh sekitar 55 hingga 60 persen impor migasnya dari Timur Tengah.
Jepang dan Korea Selatan bahkan bergantung hingga sekitar 80 hingga 90 persen pada pasokan migas dari kawasan tersebut.
Ia mengatakan, "Jika volume impor China dan India dari Timur Tengah sekitar 55-60 persen dan Jepang serta Korsel mengandalkan Timur Tengah untuk 80-90 persen pasokan migasnya, maka penutupan Selat Hormuz akan membuat negara-negara tersebut segera mengalihkan impor migasnya dari sumber-sumber lain yang juga menjadi pemasok migas bagi Indonesia,".
Eddy menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan langsung antara Indonesia dan negara-negara importir besar tersebut dalam memperoleh pasokan migas dari negara lain.
Ia menegaskan, "Dengan kata lain, Indonesia bisa 'berebut' pasokan minyak dan gasnya dengan negara-negara importir raksasa lainnya,”.
Minta Pertamina Siapkan Langkah AntisipasiOleh karena itu, Eddy meminta Pertamina menyiapkan berbagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga migas di pasar global.
Ia menilai skenario terburuk perlu dipersiapkan sejak dini agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.
Langkah pertama yang disarankan adalah memastikan komitmen negara-negara pemasok migas kepada Indonesia tetap terjaga dan tidak berubah meskipun terjadi gejolak global.
Langkah kedua adalah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga migas yang tajam apabila terjadi kerusakan atau penghancuran ladang minyak serta infrastruktur migas di negara-negara produsen utama.
Negara produsen yang dimaksud antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain.
Langkah ketiga adalah mempercepat diversifikasi sumber impor migas dari negara lain.
Ia mengatakan, "Ketiga, diversifikasi impor dari negara lainnya seperti Amerika Serikat perlu dipercepat, apalagi kita telah memiliki perjanjian perdagangan yang mensyaratkan Indonesia membeli produk minyak mentah, LNG, LPG dan produk petroleum lainnya,".
Eddy meyakini bahwa jika langkah-langkah antisipasi tersebut dilakukan secara serius, Indonesia dapat menghindari risiko kelangkaan migas selama konflik di Timur Tengah masih berlangsung.
