JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara menanggapi desakan banyak pihak yang meminta Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) usai Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Diketahui, AS merupakan inisiator Board of Peace.
Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan, setiap kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk keputusan bergabung dengan BoP, diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.
"Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan," kata Yvonne kepada Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).
Baca juga: Media Asing Ramai Soroti Ancaman RI Keluar dari Board of Peace, Apa Kata Mereka?
Ia menyatakan, partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) tetap konsisten ditujukan untuk mendukung stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina.
Partisipasi pun ditujukan untuk memperkuat dorongan terhadap Solusi Dua Negara, serta memastikan perlindungan warga sipil sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.
Indonesia juga terus melakukan koordinasi erat dengan delapan negara OKI yang merupakan anggota BoP yaitu Arab Saudi, Qatar, Yordania, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Turkiye dan Pakistan.
"Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara," ucap dia.
Kendati demikian, ia menyatakan, pemerintah tetap menampung aspirasi yang disampaikan kepada publik.
Baca juga: Anies Sebut Serangan ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace
"Kementerian Luar Negeri menghargai dan mencatat seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat," jelasnya.
Sebagai informasi, masyarakat Indonesia mendesak pemerintah segera menarik diri dan keluar dari keanggotaan BoP menyusul serangan militer terbuka AS-Israel ke Iran.
Serangan ke Iran dianggap sebagai bukti nyata bahwa lembaga bentukan Trump tersebut hanyalah kedok diplomatik yang tidak sejalan dengan komitmen perdamaian.
Salah satu pihak yang mendesak keluarnya RI dari BoP adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Indonesia kata Anies, adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan.
Di pembukaan UUD 1945, Indonesia berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
