JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia memaparkan 20 poin rencana perdamaian Gaza yang dibuat oleh Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ulta menyebut, rencana tersebut merupakan dasar kesediaan Indonesia bergabung dalam BoP.
"Dalam menilai sesuatu, menganalisa dan memberikan judgement, kita harus benar-benar objektif. Hati-hati melihat dari semua sisi dan membaca secara detail apa yang sedang ingin kita analisis," ujar Ulta dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Ulta menepis anggapan bahwa BoP tidak membela kepentingan Palestina.
Baca juga: Gelar Aksi Weekend Melawan, Mahasiswa UI Desak Indonesia Keluar dari BoP
Sebab, dalam poin nomor 9 yang dibuat BoP, Gaza direncanakan akan berada di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin Komite Palestina.
Kemudian, di poin nomor 16, disebutkan bahwa Gaza tidak akan dikuasai oleh Israel. Malahan, kata Ulta, Israel ditekan untuk meninggalkan Gaza.
"Ini memperlihatkan keberimbangan poin nomor 16. Ditekankan di sini bahwa Israel ditekan untuk tidak mengokupansi atau menganeksasi Gaza. Sudah dijelaskan di sini kalau Israel dan semua kepentingannya harus meninggalkan Gaza," tuturnya.
Selanjutnya, pada poin 19 dan 20 yang dibuat BoP, Palestina nantinya didorong untuk menentukan nasib sendiri, serta membangun negara secara mandiri.
Baca juga: Para Profesor dan Gubes Unpad Bersatu, Desak Evaluasi Indonesia Gabung BoP
"Lucu kalau dibilang enggak ada poin yang menyebutkan atau mengadvokasi kemerdekaan Palestina di BoP. Bahasanya mungkin berbeda, tapi ini adalah pathway. Nomor 19 dan 20, dibilang bahwa ketika program ini sudah berjalan, akan diberikan pathway kepada Palestinian Authority (PA) untuk self determination and statehood," jelas Ulta.
"Jadi diberikan jalan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan membangun negara mereka sendiri. PA akan menjadi representasi aspirasi masyarakat Gaza," sambungnya.
Selanjutnya, berdasarkan poin nomor 20, AS akan mendorong terwujudnya dialog antara Israel dan Palestina.
Ulta mengatakan, dengan begitu, kedua negara itu didorong untuk hidup berdampingan secara damai.
"Intinya poin 20 menyatakan kalau Amerika Serikat ini akan membangun dialog antara Israel dan Palestina agar ada political environment. Ekosistem politik untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Itu inti two state solution," kata Ulta.
Lebih jauh, Ulta menjelaskan bahwa dalam rencana BoP, para pejuang Hamas yang dibebaskan tidak akan dijatuhi hukuman, seperti tertuang dalam poin 6.
"Ketika tawanan sudah dilepaskan kedua belah pihak, anggota Hamas yang mau hidup berdampingan dengan damai akan diberikan amnesti. Jadi mereka tidak akan dijatuhi hukuman," tegasnya.
Sementara itu, masih menurut Ulta, perlindungan pada warga Gaza juga dicantumkan dalam poin 12.
Baca juga: Aliansi Mahasiswa UI Surati Prabowo, Desak Keluar dari BoP dan Stop Kirim Tentara ISF
Poin itu menyebutkan bahwa tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza. Para warga yang mengungsi dari Gaza saat terjadi perang pun bebas untuk kembali.
"Jadi BoP harus kita pisahkan dari konflik (AS-Israel dengan Iran) yang sekarang karena kita berharap ini (20 poin rencana perdamaian Gaza) bisa menjadi sesuatu yang bisa diimplementasikan. Kemerdekaan Palestina harus bisa dicapai. Itu saudara kita (Palestina) dan kita dari awal benar-benar berkomitmen untuk menghapuskan penjajahan dari dunia ini," imbuh Ulta.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
