REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sertifikasi halal bukan lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Hal ini seiring penguatan regulasi jaminan produk halal di Indonesia yang terus diperluas hingga tahun 2031.
Ketua MUI Bidang Halal, KH Masyhuril Khamis menyampaikan bahwa halal merupakan prinsip mendasar dalam ekosistem ekonomi syariah dan menjadi pembeda utama sistem syariah dengan sistem lainnya.
Baca Juga
Jadwal Buka Puasa Hari Ini 8 Maret 2026 di Jakarta: Sepenuh Syukur Menanti Sang Maghrib
Helat Nuzulul Quran, Bamusi Tasyakuran Gelar Doktor Honoris Causa Megawati
Jadwal Buka Puasa Hari Ini 8 Maret 2026 di Bandung yang Perlu Anda Ketahui
“Halal adalah sesuatu yang prinsipil dan asasi, dalam Alquran sudah jelas batas antara halal dan haram, yang menjadi tantangan adalah wilayah syubhat, sehingga negara wajib hadir memberikan kepastian,” kata Kiai Masyhuril kepada Republika, Ahad (8/3/2026) Ia menjelaskan, saat ini terdapat sedikitnya tujuh regulasi yang menjadi payung hukum jaminan produk halal, mulai dari tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), hingga berbagai peraturan pemerintah dan keputusan menteri agama yang mengatur jenis produk wajib sertifikasi halal. .rec-desc {padding: 7px !important;} Tujuan utama regulasi tersebut adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. “Halal bukan hanya soal kepatuhan syariah, melainkan juga daya dorong pasar, produk yang bersertifikat halal akan memiliki daya saing dan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi," ujarnya. Menurutnya, sejak 2024 kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku dan bahan tambahan pangan. Pada 2026, kewajiban diperluas ke produk obat tradisional, suplemen, kosmetik, produk rekayasa genetik, hingga barang gunaan seperti sandang, peralatan rumah tangga, dan alat kesehatan. Namun, tidak semua produk wajib bersertifikat. Produk yang secara alami halal seperti telur dan sayuran tidak diwajibkan sertifikasi. Sementara produk yang mengandung bahan tidak halal wajib mencantumkan keterangan secara jelas. Kiai Masyhuril juga menekankan pentingnya pencantuman label halal pada kemasan produk dan lokasi usaha. Menurutnya, kesadaran konsumen untuk memeriksa label halal harus terus ditingkatkan. “Ketika kita membeli makanan atau masuk ke restoran, pastikan ada label halalnya. Ini bagian dari perlindungan umat,” ujarnya. Ketua MUI Bidang Halal ini berharap penguatan jaminan produk halal tidak hanya difokuskan pada produk impor, tetapi juga pada produk dalam negeri yang masih banyak belum tersertifikasi. “Ini kerja bersama. Halal adalah tanggung jawab kolektif demi menjaga hak-hak umat dan mendorong kemajuan ekonomi syariah Indonesia,” ujarnya.
