- Wakil Kepala BGN menyoroti pihak mendirikan yayasan hanya untuk bisnis dapur Program Makan Bergizi Gratis.
- Beberapa mitra penyelenggara mengutamakan keuntungan sehingga mengabaikan standar fasilitas dan operasional dapur MBG.
- BGN akan evaluasi ketat mitra MBG karena program ini adalah investasi sosial, bukan sekadar orientasi bisnis.
Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG.
Bahkan, kata Nanik, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
"Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, 'Pak, kapan MBG? Kapan MBG?' Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur," kata Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), dikutip dari keterangan tertulis Biro Hukum dan Humas BGN.
Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program.
Nanik mengungkapkan, dalam beberapa kasus pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis," kata Nanik.
Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Nanik menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG.
Kontrak kerja sama dengan mitra, kata Nanik, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus," tuturnya.
Baca Juga: BGN Beri Tenggat 30 Hari: SPPG Tak Kantongi Sertifikat Laik Higiene, Siap-siap SUSPEND!
Nanik mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
"Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP," ujarnya.
Tujuan Program MBGNanik menjelaskan program MBG sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis, melainkan lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin.
Menurut Nanik, gagasan tersebut berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Kala itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka.
"Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis," ujar Nanik.
