Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah segera menyiapkan peta jalan ekspor beras nasional menyusul tingginya cadangan beras dalam negeri. Hingga akhir Desember 2025, stok beras tercatat mencapai sekitar 3,53 juta ton.
Menurut Alex, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan strategi pasar yang jelas, termasuk membuka peluang ekspor. Tanpa langkah tersebut, surplus produksi dikhawatirkan justru menjadi persoalan baru bagi sektor pangan nasional.
“Tantangan kita saat ini adalah bagaimana menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas beras, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara produsen beras lainnya dalam merebut pasar global,” kata Alex dalam keterangannya, Minggu, 8 Maret 2026.
Ia menilai upaya menurunkan biaya produksi dapat dilakukan melalui inovasi di sektor pertanian. Salah satunya adalah metode Sawah Pokok Murah yang diperkenalkan oleh inovator pertanian asal Sumatera Barat, Ir. Djoni.
Metode tersebut dinilai mampu memangkas biaya budidaya karena tidak memerlukan proses pengolahan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam produksi padi. Selain itu, metode ini juga tidak bergantung pada pupuk kimia maupun penggunaan pestisida dan fungisida.
“Metode Sawah Pokok Murah tidak melalui proses olah tanah, tidak membutuhkan pupuk kimia maupun pestisida, namun hasil panennya tetap mampu bersaing dengan metode konvensional,” ujarnya.
Selain lebih hemat biaya, metode ini juga disebut lebih adaptif terhadap kondisi cuaca, termasuk saat musim kemarau, sehingga risiko gagal panen dapat ditekan.
Alex menambahkan, inovasi tersebut sudah diterapkan secara luas di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.
“Walaupun memiliki topografi perbukitan dan tidak memiliki hamparan sawah yang luas, Sumatera Barat sudah lama mampu mencapai swasembada beras,” katanya.
Namun demikian, Alex mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus diimbangi dengan perbaikan kualitas beras nasional. Ia menyoroti masih tingginya kadar patahan atau menir (broken rice) pada beras yang beredar di pasaran.
Menurutnya, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat ini memiliki tingkat patahan sekitar 25 hingga 40 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan beras dari sejumlah negara produsen di Asia Tenggara yang kadar patahannya hanya sekitar 5 persen.
“Jika persoalan kualitas ini tidak segera diperbaiki, akan sangat sulit bagi beras Indonesia untuk bersaing di pasar global,” tegasnya.
Karena itu, Alex mendorong pemerintah melibatkan lembaga penelitian seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi untuk melakukan riset berkelanjutan guna meningkatkan mutu beras nasional.
Ia juga menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi distribusi yang matang, mengingat produksi beras terus didorong melalui program swasembada pangan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini pemerintah mendorong peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Namun daya serap dalam negeri tidak bertambah signifikan. Jika stok terus melimpah, maka harus ada strategi yang jelas untuk menyalurkannya, termasuk melalui ekspor,” ujar Alex.
Ia menegaskan, tanpa perencanaan yang matang, surplus produksi beras berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan pangan nasional.
Editor: Redaktur TVRINews
