Pantau - Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Farid Zamroni mengatakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks dan disinformasi di ruang digital semakin meningkat meskipun tantangan literasi digital masih perlu diperkuat.
Ia menyatakan semakin banyak warga yang mulai memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikan konten di internet.
Ia mengatakan, "Sudah banyak yang mulai sadar pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan atau mempercayai konten online. Tapi masih banyak juga yang terjebak hoaks karena kurangnya literasi digital atau sengaja menyebarkan informasi palsu".
Farid menyebut masih banyak masyarakat yang terjebak hoaks karena rendahnya literasi digital atau karena ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu.
Masyarakat Diminta Lebih Bijak Menyikapi InformasiFarid menyarankan beberapa langkah bijak untuk menyikapi hoaks di media sosial.
Langkah pertama adalah melakukan verifikasi sumber informasi dengan mengecek kredibilitas situs atau akun yang menyebarkan berita.
Langkah kedua adalah tidak terburu-buru membentuk opini sebelum membaca berbagai sumber informasi.
Langkah ketiga adalah memanfaatkan situs pengecekan fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta.
Farid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia juga menyarankan masyarakat melaporkan konten hoaks kepada platform media sosial atau pihak berwenang.
Hoaks Berbasis AI Dinilai Semakin Sulit DikenaliFarid menilai masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan bersikap kritis terhadap hoaks yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Ia mengatakan hoaks berbasis kecerdasan buatan semakin sulit dibedakan oleh masyarakat awam.
Ia mengatakan, "Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kritis dalam menyikapi hoaks berbasis AI, karena bagi masyarakat awam semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi".
Menurut Farid pengguna media sosial perlu mengenali tanda-tanda hoaks seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan.
Tanda lainnya adalah sumber informasi yang tidak jelas serta tidak adanya konfirmasi dari media yang kredibel.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi di internet.
Ia mengatakan, "Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum membagikan. Bahkan bisa memanfaatkan teknologi atau alat deteksi konten berbasis AI yang kini mulai tersedia".
Disinformasi Juga Menyasar Tokoh PublikDi Jawa Tengah gelombang disinformasi juga menyasar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelang akhir tahun 2025 hingga awal 2026.
Berbagai konten hoaks beredar di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook.
Konten tersebut berisi berbagai tudingan serius termasuk klaim bahwa gubernur ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu juga muncul narasi yang menyebut pemerintah akan menagih pajak kendaraan secara paksa langsung ke rumah warga.
Faktanya penangkapan Fadia tidak berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan saat Operasi Tangkap Tangan Fadia tidak bersama gubernur.
Ahmad Luthfi juga telah membantah pernyataan yang disampaikan oleh Fadia.
Sementara isu mengenai penagihan pajak kendaraan secara paksa juga tidak benar.
Program tersebut sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa melakukan verifikasi dari sumber resmi.
