Jakarta (ANTARA) - Mendagri yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera melengkapi data penerima bantuan sehingga bantuan bisa disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak untuk menerima bantuan lebih dahulu.
“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/3).
Mendagri juga menegaskan kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menyebutkan, penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh.
Baca juga: 268 KK penyintas banjir di Nagan Raya Aceh sudah mulai tempati huntara
Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang menerima bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta serta jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 18.839 kepala keluarga senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan total Rp241,6 miliar. Kemudian, bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri turut menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit "dump truck", tujuh unit ekskavator serta tiga unit "backhoe loader" untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Baca juga: PMI bantu alat kebersihan untuk sekolah terdampak di Aceh Tamiang
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Tito kembali menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah ingin rumah dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim untuk mendata warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.
“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” ujarnya.
Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak untuk menerima bantuan lebih dahulu.
“Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/3).
Mendagri juga menegaskan kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menyebutkan, penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya dialokasikan untuk wilayah Aceh.
Baca juga: 268 KK penyintas banjir di Nagan Raya Aceh sudah mulai tempati huntara
Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang menerima bantuan terbesar karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
“Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta serta jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 18.839 kepala keluarga senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan total Rp241,6 miliar. Kemudian, bantuan tersebut disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri turut menyalurkan dukungan berupa 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit "dump truck", tujuh unit ekskavator serta tiga unit "backhoe loader" untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Baca juga: PMI bantu alat kebersihan untuk sekolah terdampak di Aceh Tamiang
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Tito kembali menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap juga bergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga apakah ingin rumah dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Ia meminta para kepala daerah segera membentuk tim untuk mendata warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.
“Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan,” ujarnya.
