Fitch Soroti MBG dan Defisit APBN RI, Begini Respons Purbaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya merespons lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang memangkas outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Purbaya mengungkapkan outlook peringkat utang Indonesia yang dipangkas menjadi negatif kemungkinan disebabkan oleh pemerintahan dan Menteri Keuangan yang masih baru. Dia menilai lembaga asing belum mengetahui kapabilitasnya dengan baik karena dia belum bepergian ke luar negeri, termasuk menemui investor RI di luar negeri.

"Mungkin kan masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangka jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa hitung. Jadi itu salah saya juga karena saya nggak pernah ke luar negeri," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Senin (9/3/2026).

Sebelumnya, dia berjanji tidak akan keluar negeri sebelum ekonomi RI tumbuh 6%. Namun, dengan adanya penilaian dari Fitch tersebut, dia menyadari dirinya harus 'memasarkan' Indonesia.

"Tadinya saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya nggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah karena saya mesti marketing juga keadaan kita seperti apa," tambahnya.

Dia pun mengaku akan pergi ke luar negeri pada April 2026 untuk membuktikan pekerjaan Menteri Keuangan. Dia rencananya akan hadir dalam agenda pertemuan IMF-World Bank di Washington DC Amerika Serikat (AS).

"Jadi saya April akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita (RI) ngerti lah apa yang dikerjakan," tegas Purbaya.

Dalam pernyataannya, Purbaya secara khusus membahas mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disoroti Fitch dalam laporannya yang dirilis 4 Maret 2026 lalu.

Dia menilai MBG adalah program bagus yang dijalankan pemerintah saat ini. Jika masyarakat mendapatkan MBG yang bagus dan optimal, dia yakin para siswa penerima bisa mendapatkan tinggi badan hingga 185 cm seperti dirinya.

"Kalau semua orang itu dapat MBG yang bagus, optimal, pasti nanti orang-orang akan setinggi saya," katanya.

Dia pun menambahkan MBG adalah program baru sehingga tidak mungkin bisa 100% berjalan mulus. Dia menilai yang terpenting adalah semangat untuk memperbaiki program tersebut dan hal ini terus dilakukan pemerintah.

Terkait dengan kelemahan struktural dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Purbaya mengaku bingung bagaimana cara pandang Fitch dalam hal ini. Pasalnya, rasio utang Indonesia tetap aman. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tertinggi di antara negara-negara G20.

"Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan (ekonomi) kita bahkan tertinggi di G20. Negara sekeliling kita, Thailand di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4%. Vietnam di atas 4% tuh, tetapi kenapa yang diincar Indonesia," ujar Purbaya.

Fitch Ratings telah mengumumkan revisi prospek atau outlook peringkat utang RI atau Indonesia's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating menjadi negatif dari sebelumya stabil. Sementara itu, peringkat utang RI itu sendiri berdasarkan penilai terbaru per Maret 2026 masih tetap BBB alias layak investasi atau investment grade.

Namun, Fitch menegaskan revisi outlook atau prospek ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan.

"Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan memberi tekanan pada cadangan eksternal," dikutip dari keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dalam penilaiannya, faktor pendorong penilaian peringkat utang terbaru ini ialah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai target pertumbuhan ambisius 8% dan peningkatan pengeluaran sosial. Fokus itu mereka anggap dapat menyebabkan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan.

Meningkatnya risiko itu Fitch sebut tergambar dari rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui revisi itu, Fitch menganggap ada kemungkinan batas defisit dilonggarkan dari yang selama ini konsisten di level 3% PDB.

"Kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan untuk membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral," kata Fitch dalam pertimbangan penilaiannya.