Penulis: Fityan
TVRINews – London, Inggris
Perdana Menteri Inggris dan Presiden AS lakukan pembicaraan perdana usai kritik tajam Washington terkait kerja sama militer di Timur Tengah.
Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah melakukan pembicaraan telepon untuk pertama kalinya sejak munculnya kritik terbuka dari Gedung Putih terkait respons Inggris terhadap situasi di Iran.
Kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street Nomor 10, merilis rincian terbatas mengenai panggilan tersebut.
Dalam keterangannya, kedua pemimpin negara membahas eskalasi di Timur Tengah serta kerja sama militer antara Inggris dan Amerika Serikat.
Panggilan ini terjadi setelah Presiden Trump melontarkan kritik keras pada hari Sabtu 7 Maret 2026 lalu. Melalui media sosial, Trump menepis kemungkinan Inggris mengirimkan kapal induk ke wilayah konflik dan menuliskan kalimat tajam:
"Kita tidak butuh pihak yang baru bergabung dalam perang setelah kita menang!". Ia bahkan sempat melabeli Inggris sebagai "sekutu kami yang dulunya besar".
Ketegangan ini berakar pada penolakan PM Starmer atas permintaan AS untuk menggunakan pangkalan militer Inggris dalam serangan ofensif awal terhadap Iran.
Starmer menegaskan bahwa Inggris hanya mengizinkan penggunaan pangkalan untuk misi pertahanan, seperti menghalau rudal Iran.
"Presiden AS berhak memutuskan apa yang menjadi kepentingan nasional negaranya. Namun, adalah tugas kami sebagai pemerintah Inggris untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kepentingan nasional kami," ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dalam wawancara bersama Sunday with Laura Kuenssberg.
Pernyataan Resmi Downing Street
Pasca pembicaraan telepon tersebut, juru bicara Downing Street menyatakan:
"Kedua pemimpin memulai diskusi dengan membahas situasi terkini di Timur Tengah dan kerja sama militer melalui penggunaan pangkalan RAF guna mendukung pertahanan kolektif mitra di kawasan tersebut."
Selain membahas aspek militer, Starmer juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya enam tentara AS dalam konflik tersebut.
Meskipun mendapat tekanan dan kritik termasuk pernyataan Trump yang menyebut Starmer "bukan Winston Churchill" London tetap pada posisinya untuk tidak terlibat dalam kampanye ofensif yang lebih luas.
Perspektif Domestik dan Peringatan Internasional
Di dalam negeri, sikap Starmer mendapat tanggapan beragam. Mantan Perdana Menteri Sir Tony Blair menyatakan bahwa Inggris seharusnya mendukung serangan tersebut sejak awal, dengan menyebut AS sebagai "batu penjuru yang tak tergantikan" bagi keamanan Inggris.
Namun, Yvette Cooper menekankan pentingnya belajar dari sejarah masa lalu, termasuk konflik Irak. "Penting untuk memetik pelajaran dari apa yang salah di masa lalu... keputusan kita haruslah tentang apa yang benar bagi warga negara Inggris," tegasnya.
Di sisi lain, Duta Besar Iran di London, Seyed Ali Mousavi, memberikan peringatan keras agar Inggris berhati-hati dalam keterlibatan lebih lanjut.
Mousavi menegaskan bahwa jika pangkalan atau properti Inggris digunakan untuk menyerang negaranya, maka aset tersebut akan dianggap sebagai "target yang sah".
Saat ini, jet tempur RAF tetap disiagakan di kawasan untuk menembak jatuh rudal atau pesawat nirawak yang mengancam sekutu, sementara kapal induk HMS Prince of Wales berada dalam status siaga tinggi tanpa konfirmasi penempatan ke lokasi konflik.
Editor: Redaksi TVRINews
