REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengatakan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan titik sempit (choke point) di Teluk Persia, berpotensi meningkatkan tensi dan eskalasi konflik yang berdampak luas terhadap perekonomian global. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia melewati jalur tersebut.
"Indonesia mesti waspada terhadap harga minyak yang terus melonjak hingga mencapai 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020," ujar Hakam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).
- Harga Minyak Melesat, Trump: Hanya Secuil untuk Sebuah Perdamaian Dunia
- Minyak Dunia Melonjak, Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo Masih Stabil
- Harga Minyak Dunia Tembus 111 Dolar AS per Barel, Tertinggi Sejak 2022
Hakam menyampaikan harga minyak dalam asumsi makro APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
"Kenaikan harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel dapat mendorong defisit APBN terhadap PDB mendekati empat persen. Angka ini melampaui batas tiga persen yang dipatok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menilai sejumlah langkah perlu dilakukan apabila konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran terus berlanjut dan harga minyak melampaui 100 dolar AS per barel.
Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan sehingga belanja difokuskan pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. "Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik," kata Hakam.
Kedua, pemerintah perlu mengurangi konsumsi minyak dengan mempercepat program konversi energi dari minyak ke energi baru dan terbarukan. Misalnya melalui pengembangan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi air melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta energi angin melalui pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil termasuk untuk transportasi publik, perlu diperluas dengan dukungan insentif serta fasilitas pendukung seperti keringanan pajak dan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Ketiga, stimulus ekonomi perlu digencarkan agar perekonomian tidak terpuruk. Hal ini dapat dilakukan melalui deregulasi dengan memangkas aturan yang menghambat kegiatan ekonomi serta debirokratisasi untuk menyederhanakan proses perizinan yang berbelit.
"Langkah ini juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Dengan insentif yang tepat, sektor ini dapat bangkit di tengah ketidakpastian global. Kita harus memperkuat ekonomi domestik karena dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang," ujar Hakam.
Keempat, Hakam mendorong pembatalan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, yakni Agreement on Reciprocal Trade (ART), melalui pengajuan resmi pemerintah Indonesia kepada AS. Ia menilai dasar hukum kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Menurut dia, kebijakan tarif tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020 sehingga perjanjian ART perlu ditinjau ulang. "Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal Indonesia yang juga harus menghadapi lonjakan harga minyak global," katanya.
Hakam menilai perundingan dengan AS sebaiknya dimulai kembali dari awal dengan tim negosiasi baru yang lebih kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara.
Ia juga mengingatkan tim negosiasi Indonesia harus memiliki mandat kuat untuk menjaga kedaulatan negara serta mengedepankan prinsip kesetaraan dan solusi yang saling menguntungkan.
Selain melalui jalur pemerintah, pembatalan juga dapat dilakukan melalui parlemen dengan menolak ratifikasi perjanjian tersebut di DPR. "Penolakan ratifikasi oleh DPR dapat terjadi jika muncul protes luas dari masyarakat terhadap ART," ujar Hakam.
