Langkah governance reset yang dilakukan Danantara Indonesia terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sebagai upaya positif.
IDXChannel — Langkah governance reset yang dilakukan Danantara Indonesia terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sebagai upaya positif.
Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo menilai usaha ini bisa menjadi fondasi bagi berjalannya proses transformasi dalam menghadirkan BUMN yang bisa menjadi instrumen pembangunan nasional.
"Jadi, governance reset tidak seharusnya berhenti pada pembenahan administratif. Namun dapat mewujudkan visi membawa BUMN menjadi instrumen utama pembangunan nasional," kata Revindo dalam pernyataan resminya, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Revindo menilai governance reset di BUMN memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi korektif dan strategis. Dalam jangka pendek, langkah seperti bedah neraca dan laporan keuangan, atau audit aset merupakan corrective action untuk merespons berbagai persoalan lama BUMN.
"Seperti inefisiensi aset, tumpang tindih investasi, serta kualitas tata kelola yang belum merata antar perusahaan," ujarnya.
Selanjutnya dalam perspektif jangka panjang, Revindo mengatakan, governance reset ini seharusnya menjadi reposisi strategis BUMN. Terutama untuk memastikan negara tetap memiliki kendali efektif atas sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti energi, infrastruktur, pangan, dan logistik.
"Dalam konteks global, banyak negara menggunakan state-owned enterprises sebagai instrumen kebijakan industri dan kedaulatan ekonomi. OECD (2023 dan 2024) mencatat bahwa BUMN tetap memainkan peran strategis dalam sektor energi, transportasi, dan keuangan di banyak negara," katanya.
Revindo meyakini, ketika Danantara Indonesia melakukan evaluasi ulang kebijakan tata kelola BUMN, hal tersebut bakal mendapatkan perhatian dari pasar. Misalnya saja, kata dia, keyakinan baru akankah BUMN bisa konsisten dengan standar internasional dengan mengedepankan proses yang dijalankan secara transparan.
Bila Danantara Indonesia melakukan dengan menjunjung tinggi aspek transparansi, Revindo optimistis langkah governance reset ini dapat meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga pemeringkat.
Sebaliknya, jika perubahan dipersepsikan sebagai upaya kosmetik untuk memperbaiki laporan keuangan, maka bisa memicu ketidakpastian di pasar.
"Untuk itu, alignment dengan standar global dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci," katanya.
Revindo juga mengingatkan Danantara Indonesia melakukan governance reset terhadap sistem insentif manajemen, mekanisme pengawasan dan indikator kinerja berbasis value creation. Sehingga, perubahan yang dilakukan Danantara Indonesia tidak sekadar pergantian struktur dan administrasi.
Bila hanya pada tahap pergantian struktur dan administrasi, Revindo khawatir akan memicu terjadinya resistensi internal.
"Jika perubahan hanya bersifat administratif, resistensi akan tetap muncul. Tetapi jika reformasi menciptakan insentif yang lebih jelas dan profesional, maka adaptasi biasanya dapat terjadi secara bertahap. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada perubahan sistem insentif dan akuntabilitas manajemen," ujarnya.
Sebagai informasi, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas menyampaikan, governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang.
"Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel," ujar Rohan.
(Dhera Arizona)
