Menakar Algoritma dalam Etika

Membicarakan disrupsi teknologi informasi saat ini seakan menimba perigi yang tak pernah kering. Tekno feodalisme, problema privasi, buzzer, dll adalah contoh disrupsi yang dikelola oleh sekelompok dengan kepentingan tertentu berdasarkan perubahan perilaku manusia sebagai pengguna.

Impak jauhnya tentu saja akan mengubah secara eksponensial disrupsi sebagai implikasi berkembangnya teknologi. Situasi tersebut tak lepas dari apa yang dipaparkan Lessig (1999), bahwa code—algoritma, protokol, arsitektur digital—mampu berfungsi seperti hukum utamanya dalam hal membatasi, memungkinkan, dan mengarahkan perilaku pengguna digital.

Algoritma atau kode dalam dunia informatika itu sendiri memang jauh dari pemahaman atas etika, mengingat algoritma adalah struktur matematika abstrak yang telah diimplementasikan ke dalam suatu sistem untuk analisis tugas dalam domain analitik tertentu.

Problematikanya adalah saat ‘algoritma’ yang didesain untuk mempengaruhi prosedur atau proses pengambilan keputusan dalam sebuah komunitas yang tertarget banyak dimensi akan terpengaruh.

Mengingat dalam dunia digital saat ini—baca medsos dan sejenisnya—tampaknya hukum bukan lagi sekadar undang-undang negara, melainkan juga susunan kode yang secara tersembunyi mengelola apa yang boleh dan tidak boleh kita lihat, atau klik yang akan mempengaruhi pembentukan keputusan dari waktu ke waktu.

Maka, pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar "Bagaimana kita memahami sebuah algoritma?" melainkan juga "Apa hal yang terkait dengan pengelolaanya?" Bentuknya adalah regulasi atau tindakan yang terkait dengan siapa yang mengembangkan algoritma dan untuk kepentingan apa.

Dalam realita yang terjadi saat ini, teknologi informasi modern bukan lagi sebatas alat bantu canggih—sebagaimana tertulis dalam paradoks Heidegger (1954)—melainkan juga kemampuan manusia mengungkap dunia baru dan menyusunnya di berbagai realitas baru.

Fenomena Cambridge analityca adalah salah satu contoh di mana konseptualisasi pragmatis, yakni penggunaan microtargeting sebagai implikasi algoritma—sebuah hal baru yang tak terduga.

Di kasus tersebut, algoritma mampu memotivasi tindakan target dengan mengelolanya berdasarkan wawasan yang dihasilkan. Tantangan terkait dengan etika algoritma tampaknya makin meluas, mengingat ada pola pengambilan keputusan secara semi-autonom (berbasis luaran produk algoritma) dalam kehidupan sehari-hari.

Buku Merchants of Doubt merupakan contoh nyata bagaimana algoritma memperluas dampak disinformasi. Algoritma terkait rekomendasi berbagai media sosial dapat memviralkan konten sensasional yang memancing emosi, kemarahan, atau kontroversi.

Situasi ini mudah dilakukan, mengingat algoritma mudah didesain untuk mengejar keterlibatan dan memperkuat ‘echo chamber’—sebuah kebenaran semu yang akan melemahkan daya kritis masyarakat. Perlu diketahui bahwa algoritma mampu meningkatkan interaksi tetapi mereduksi konten yang logic, scientific, dan rasional.

Jadi, selalu ada dampak jangka panjang yang bisa jadi bersifat unpredictable maupun irreversibel. Untuk itu, selaras dengan pemikiran Jonas (1984)—di mana etika klasik tidak lagi cukup—sudah saatnya panduan yang lebih luas dan panjang jangkauannya dipikirkan untuk memandu pengembangan maupun penggunaan teknologi digital.

Fenomena post-truth terbentuk ketika emosi dan opini pribadi lebih berkuasa daripada fakta objektif. Kondisi yang muncul saat algoritma media sosial secara progresif membentuk dominasi emosi yaitu promosi konten provokatif demi keuntungan engagement.

Efeknya, masyarakat terjebak dalam lingkaran informasi palsu yang makin sulit dipilah kebenarannya, sementara pengawasan publik tidak secepat laju manipulasi algoritma. Mengingat hal tersebut, fenomena post-truth bukan hanya soal orang abai fakta, melainkan juga bagaimana algoritma digital memperparah kondisi ini dengan logika bisnisnya. Lalu, alternatif apa yang bisa dilakukan?

Pertama, sesuai dengan kampus berdampak, di mana kampus bukan hanya sebagai pengembang pengetahuan yang berdaya guna—yakni tidak cukup publikasi di jurnal atau laboratorium—sehingga kampus bertindak sebagai pusat dampak sosial dan ekonomi, yang sesungguhnya juga termasuk aktif dalam mengembangkan dan mengawal dengan nilai etika yang diperharui.

Untuk itu, kampus sebagai pengembang pengetahuan memiliki tanggung jawab etis yang tidak boleh berhenti sebatas etika yang terfokus pada tahapan penelitian semata. Etika akademik seharusnya bisa diperluas pada dimensi yang mencakup pertimbangan terhadap dampak jangka panjang dari teknologi/pengetahuan digital baru yang dihasilkan.

Dengan demikian, riset algoritma dan teknologi digital yang lahir dari perguruan tinggi diharapkan tidak hanya sahih secara metode, tetapi juga aman dan berkelanjutan bagi masyarakat lintas generasi.

Kedua, kampus juga berperan aktif sebagai jembatan kolaborasi dengan masyarakat pengguna teknologi. Lewat program, workshop, serta literasi digital yang modern dan komprehensif, perguruan tinggi dapat menanamkan kesadaran publik mengenai cara kerja algoritma, risiko bias, serta teknik melindungi diri dari manipulasi digital.

Sasaran utamanya adalah pengguna digital yang melek terhadap cara kerja teknologi, kritis terhadap informasi, dan mampu mengendalikan engagement nya secara bijak.

Ketiga, pemerintah memegang peran kunci sebagai pengatur sekaligus penjaga kepentingan publik melalui pengembangan model hukum yang bersifat preventif.

Regulasi yang preventif berarti membangun pagar pengaman melalui standar audit, kewajiban transparansi, dan sanksi yang rasional—bukan sekadar menghukum setelah kerugian terjadi.

Sinergi antara kampus, masyarakat, dan pemerintah inilah tata kelola algoritma dapat diarahkan agar dapat mendukung inovasi yang etis sekaligus melindungi kebebasan berpikir di era digital.