Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi menghadapi tekanan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin berat serta kedalaman pasar keuangan domestik yang relatif terbatas. Seperti dilaporkan kurs dolar ke rupiah hari ini telah tembus Rp17.000.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah juga tercermin dari pergerakan nilai tukar yang di sejumlah perbankan telah menembus kisaran Rp17.243 per dolar Amerika Serikat.
“Rupiah akan terus tertekan. Apalagi tadi saya baca berita ada beberapa bank yang sudah menjual Rp17.243. Kenapa seperti ini? Karena memang tendensi ekonomi global yang sangat berat,” ujarnya, Senin (9/3).
Baca juga : Rupiah Ditutup Perkasa Imbas Pelemahan Dolar AS
Ia menjelaskan, kondisi pasar keuangan valuta asing di Indonesia yang relatif dangkal membuat rupiah lebih rentan terhadap tekanan ketika terjadi gejolak global.
“Di tengah pasar keuangan valas kita yang sangat dangkal, ketika terjadi tekanan investor akan dengan mudah melepas rupiah dan pindah ke negara lain atau ke instrumen lain, terutama emas yang dianggap sebagai investasi yang sangat aman,” kata Pulungan.
Ia menilai Bank Indonesia sebenarnya memiliki batas psikologis tertentu terhadap level nilai tukar rupiah yang dinilai berisiko bagi stabilitas perekonomian.
Baca juga : Kurs Rupiah 9 Maret 2026: Terpuruk ke Rp17.000 per Dolar AS, Efek Konflik Iran
“Kalau sudah di kisaran Rp17.000 bisa jadi ini sudah menjadi warning bagi Bank Indonesia karena margin terhadap asumsi makroekonomi 2026 hampir mencapai Rp1.000 per dolar,” ujarnya.
Selain peran bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar, Pulungan menilai pemerintah juga perlu melakukan langkah penyesuaian fiskal guna mengantisipasi tekanan eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global.
Ia menilai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah meninjau kembali alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyerap porsi besar dalam fiskal 2026.
“Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal, terutama melihat kembali MBG yang merupakan salah satu anggaran terbesar di fiskal 2026,” katanya.
Menurutnya, sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi energi jika terjadi lonjakan harga minyak dunia agar beban tidak langsung ditanggung masyarakat.
“Jika terjadi shock terhadap harga minyak, jangan serta-merta dibebankan ke masyarakat. Bisa ada shifting anggaran dari MBG ke subsidi karena dampaknya akan berat bagi ekonomi nasional ketika harga BBM naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga bahan bakar tidak hanya berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelas menengah hingga dunia usaha yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dampaknya bukan hanya ke kelas bawah, tetapi juga kelas menengah dan atas. Jika itu terjadi, ekonomi nasional bisa tertekan dan target pertumbuhan sekitar 5,4% tahun ini berpotensi sulit tercapai,” pungkas Pulungan.. (H-4)
