Efek Domino Perang Iran vs AS-Israel ke Sektor Ekonomi Indonesia

Indonesia tak terlibat langsung dalam perang AS-Israel Vs Iran, tapi dampaknya ‘meledak’ hingga ke tanah air. Lonjakan harga minyak dunia hingga ancaman defisit APBN menghantui ekonomi dalam negeri.

***

Rencana mudik Ike tahun ini dihantui cemas. Ia waswas perjalanan ke Bengkulu terdampak eskalasi perang Amerika Serikat-Israel vs Iran. Bukan terdampak ledakan rudal, tapi kekhawatiran atas krisis energi: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Ike yang pekerja swasta di Jakarta punya tradisi mulih dilik setiap Idulfitri. Mudik sekeluarga ke Sumatera selalu menggunakan jalur darat dengan kendaraan pribadi. Perjalanan yang kerap diwarnai cerita kemacetan atau antrean di penyeberangan Jawa-Sumatera. Namun, tahun ini rasa waswasnya bukan cuma soal macet.

“Takut di jalan tiba-tiba BBM langka,” celetuk Ike kepada kumparan, Jumat (6/3).

Kekhawatiran itu bukan hanya dialami Ike, tapi juga banyak orang lain. Mereka merasa perlu siap-siap bila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga BBM dalam negeri imbas dampak perang di tepi Teluk Persia.

Indonesia memang menjadi salah satu negara yang terdampak serangan AS-Israel ke Iran. Bukan dalam arti terkena ledakan rudal, tapi dalam sektor ekonomi, khususnya persediaan minyak.

Iran menutup Selat Hormuz yang notabene sebagai salah satu jalur nadi pasokan minyak dunia. Ia menjadi jalur terpenting ekspor minyak yang menghubungkan produsen utama seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab ke pasar global.

Walau demikian, menurut Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, Iran tak menutup Selat Hormuz, melainkan hanya menerapkan protokol lalu lintas khusus yang berlaku pada situasi perang.

“Pihak-pihak yang memang mematuhi protokol tersebut bisa dengan mudah melewati Selat Hormuz,” ujarnya.

Data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) menyebut, lebih dari 20% konsumsi minyak harian global, sekitar 18 hingga 20 juta barel per hari, melewati Selat Hormuz.

Indonesia sebagai importir minyak juga bergantung keberadaan selat yang dalam sejarah tercatat sebagai bagian dari jalur sutra itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, suplai minyak ke dalam negeri melalui Selat Hormuz sekitar 20 persen dari total impor. Sisanya dibeli dari negara lain, termasuk yang paling utama adalah dari negara tetangga: Singapura dan Malaysia.

Indonesia setidaknya mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari (bph)—kombinasi minyak mentah dan BBM—untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,7 juta barel per hari.

Artinya, penutupan Selat Hormuz memukul sekaligus menguji ketahanan energi dalam negeri. Meskipun impor minyak Indonesia tidak 100% dari Timur Tengah, tapi negara tempat pembelian lain, seperti Singapura, juga bergantung pasokan minyak dari selat tersebut.

Peran vital Selat Hormuz membuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekejap dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana pada Senin, 2 Maret 2026, selang dua hari pasca-serangan pertama Israel-AS ke Iran pada 28 Februari 2026.

Pada kesempatan itu, Bahlil dengan nada optimistis menjamin pasokan energi dalam negeri aman. Kendati pada waktu yang sama, ia juga membeberkan bahwa penyimpanan atau cadangan BBM nasional cukup untuk 20 hari.

Mengenai pasokan energi via Selat Hormuz yang terhambat, Ketua Umum Golkar itu mengaku telah menemukan alternatifnya. Pemerintah akan mengimpor kebutuhan minyak tambahan dari Amerika Serikat. Strategi ini disebutnya sebagai buah dari Agreement on Reciprocal Tariff yang ditandatangani Presiden Prabowo dengan Donald Trump pada awal 2026.

Walau sudah menemukan alternatif pemasok lain, perang bakal mengerek harga minyak dunia. Bahlil mengatakan, “Harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah.”

Alternatif pasokan dari AS memang bisa memperpanjang napas cadangan BBM nasional, namun tidak dengan lonjakan harga minyak dunia. Harga membengkak ini belum termasuk biaya pengangkutan dari AS yang lebih mahal dibandingkan dari Timur Tengah atau dari negara tetangga.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut selisih harganya bisa mencapai USD 6 per barel dibandingkan ketika membeli dari Singapura. Margin tersebut dipengaruhi biaya angkut yang lebih jauh dan asuransi pelayaran.

“Ada biaya logistik yang jauh lebih mahal kalau beli dari Amerika. Jadi sebenarnya nggak menyelesaikan permasalahan juga,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Kamis (6/3).

Hingga Senin (9/3) pagi, harga minyak mentah melonjak drastis. Minyak Brent melonjak hingga 28% menjadi USD 118,73 per barel. Ini merupakan kenaikan Brent dalam satu hari yang tertinggi sejak April 2020. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) sudah menyentuh USD 115,25 per barel.

Harga minyak mentah dunia yang sudah tembus nyaris USD 120 per barel itu sesuai dengan prediksi Bhima. Menurutnya, harga tersebut bakal bertahan lama bila perang berkepanjangan dan akan mengancam postur APBN. ‘Bola apinya’ merembet ke segala sektor, khususnya beban yang harus ditanggung negara untuk menutupi subsidi BBM.

APBN 2026 menetapkan asumsi harga minyak di angka USD 70 per barel. Artinya, daya beli APBN terhadap minyak mentah berada di kisaran harga tersebut. Sementara bila harga minyak melonjak terus, lanjut Bhima, maka belanja pemerintah di sektor energi akan semakin membengkak.

CELIOS menilai belanja sektor energi bisa membengkak hingga Rp 515 triliun dari anggaran Rp 381,3 triliun yang telah dipatok pemerintah dalam APBN 2026.

Potensi ‘jebol’ belanja energi tersebut karena setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel di atas asumsi APBN, diperkirakan menambah belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Artinya, bila harga minyak dunia menginjak USD 100 sampai USD 120 per barel, maka ada sekitar selisih USD 50, yang berarti nilainya mencapai Rp 515 triliun.

“Belanja pemerintah [akan] melonjak,” ujar Bhima.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga mengungkapkan hal serupa. Kenaikan harga minyak dunia memaksa pengeluaran APBN untuk subsidi BBM juga meningkat. Setiap kenaikan USD 1 per barel, anggaran subsidi bakal bertambah sekitar Rp 3-4 triliun rupiah per tahun. Jadi kalau harga minyak naik USD 10 per barel (asumsi harga minyak rata-rata USD 80 per barel), subsidinya akan naik 30–40 triliun per tahun.

Samirin menyebut, asumsi angka yang harus ditanggung APBN itu masih dalam batas aman selama subsidinya tepat sasaran. Menurutnya, “Volume subsidi menurut saya perlu dikurangi tapi dengan peningkatan ketepatan sasaran.”

Lonjakan harga minyak dunia memang akan sangat berdampak pada kondisi fiskal negara. Namun, bagi Samirin, tanpa adanya perang di Iran, APBN 2026 tetap memikul beban yang sangat berat dengan program-program yang butuh dana jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pemerintah harus hati-hati, tidak boleh gegabah. Untuk menghindari defisit yang melebar cara yang paling sederhana adalah pangkas [anggaran] MBG, pangkas [anggaran] IKN. Tetapi ini memerlukan kebesaran hati dari Presiden Prabowo,” ujar Samirin.

“Harus ada realokasi anggaran… opsi realokasi dari mana? Ya dari pos-pos belanja yang kurang strategis yang bisa dipangkas. Saya mengusulkan tiga: MBG, IKN, sama Kopdes Merah Putih yang [anggarannya] digeser. Itu akan ngasih space [di APBN] sampai Rp 300 triliun,” timpal Bhima.

Saat ini kebijakan ada di tangan pemerintah: apakah bakal menaikkan harga BBM, termasuk BBM subsidi, atau merealokasi anggaran program lain untuk menutup defisit subsidi energi.

Jika yang dinaikkan hanya harga BBM non-subsidi, Bhima menilai bakal banyak pergeseran konsumen ke BBM subsidi. Di samping itu bisa menimbulkan risiko penimbunan BBM subsidi.

“Terus panic buying akan terjadi karena gap-nya terlalu jauh antara subsidi dan non-subsidi,” ucap Bhima.

Adapun pilihan lain untuk menutup defisit APBN adalah menambah utang. Tapi bagi Bhima, pilihan utang adalah jalan yang sulit. Apalagi lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings menurunkan prospek kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Samirin pun menilai pilihan terakhir sangat berisiko.

“Dampaknya bagi ekonomi kita berat. Pada saat kita butuh utang menerbitkan surat utang gede banget tahun ini, rating turun, bunga akan meningkat. Begitu pun belum ada jaminan ada yang mau menyerap surat utang yang kita terbitkan,” jelas Samirin.

“Penilaian outlook untuk rating surat utang [Indonesia] kurang bagus. Jadi kita sudah jatuh ketiban tangga. Opsi menerbitkan utang luar negeri pun juga kreditor pasti minta bunga lebih tinggi. Kalau di dalam negeri orang sekarang berpindahnya ke emas, ke aset-aset yang aman, dolar,” timpal Bhima.

Harga minyak melonjak akan diiringi persoalan lain, termasuk ancaman inflasi. Meroketnya harga BBM menekan biaya impor dan logistik. Akibatnya, harga barang-barang pun melonjak alias inflasi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.

Hingga tulisan ini dibuat, inflationary pressures memang belum terasa secara langsung. Kata Bhima, efek inflasi tinggal menunggu hari sampai ke Indonesia. Semua produsen diprediksi bakal menyesuaikan harga imbas kenaikan biaya logistik.

“Inflasinya akan memukul dari semua lini. Jadi inflationary pressures, nanti akan ke daya beli, inflasi, mungkin inflasinya di banyak negara hiperinflasi. Semoga Indonesia nggak,” kata dia.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memproyeksikan bila harga minyak dunia tetap di harga USD 80 per barel, maka akan memantik inflasi sampai 1,2% dengan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 17 ribu.

Pada Senin (9/3) ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah tembus Rp 17 ribu.

Efek domino perang di Timteng nyatanya lebih luas, seperti terpengaruhnya harga LPG (Liquid Petrolium Gas) yang 80% (7 juta ton) di antaranya merupakan impor.

CEO Institute Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, sekitar separuh LPG impor itu berasal dari Timur Tengah. Pada 2026, pemerintah baru merencanakan menggeser impor LPG dari Timur Tengah ke AS.

Masalahnya menjadi rumit karena 86 persen dari total konsumsi LPG nasional adalah gas melon 3 kg yang disubsidi pemerintah. Saat ini 70% harga gas melon di pasaran merupakan hasil subsidi yang membebani APBN hingga Rp 80 triliun per tahun.

Menurut Fabby, jika harga LPG global naik karena gangguan pasokan saat terjadi perang, ada dua hal yang berdampak ke Indonesia. Pertama, harga produksi LPG subsidi akan naik sehingga jika pemerintah memutuskan tak menaikkan harga, biaya subsidi akan naik dan membebani anggaran APBN.

Kedua, LPG non-subsidi akan naik sehingga konsumen yang jumlahnya hanya 14% ini berpotensi beralih ke LPG subsidi.

“Kalau yang sekarang udah pakai LPG non-subsidi berpindah karena tekanan harga… implikasinya anggaran subsidinya membengkak lagi,” kata Fabby.

Jika harga energi naik, maka anggaran pengeluaran dapur rumah tangga akan naik sehingga terjadi inflasi.

“Kalau inflasi naik, daya beli turun. Ini akan menekan konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” terang Fabby.

Tak hanya sektor migas dan fiskal yang terdampak perang, saham pun rontok menyusul serangan AS-Israel ke Iran. Par Senin, 9 Maret 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah, perdagangan dibuka di level 7.285,759 atau turun 3,95 persen.

Josua mengatakan, faktor saham memang tidak tunggal hanya perang, tapi merupakan akumulasi dari berbagai koreksi yang menimpa pasar saham Indonesia. Dari mulai teguran Morgan Stanley Capital International hingga outlook rating dari Fitch Ratings yang menurunkan status Indonesia dari stable menjadi negatif.

“Itu jadinya kombinasi,” ujar Josua.

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia menyebut publik salah tangkap mengenai pernyataan Menteri Bahlil terkait ‘cadangan BBM hanya cukup 20 hari’. Ia mengatakan, 20 hari maksudnya adalah storage penyimpanan sebelum BBM didistribusikan.

“Jadi ini yang disebutkan adalah standar batas minimum kita 20 hari sementara posisi kita itu di atas standar batas minimum,” kata Anggia.

“Kalau kita bicara nggak cuma 20 hari terus 20 hari kemudian, misal sekarang tanggal 6, tanggal 26 Maret habis. Enggak gitu,” tambahnya.

Lagi pula, lanjut Anggia, penyimpanan tersebut akan selalu terisi baik dari pasokan dalam negeri maupun impor. Sehingga, Anggia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir. Ia menegaskan pasokan minyak aman hingga akhir lebaran.

“Untuk crude kita punya 13 sumber, dari 13 negara. Kita punya Nigeria, Angola, pokoknya dari beberapa negara di Afrika. Selain itu kita punya Brazil, ada Gabon, beberapa negara di Amerika Latin dan kita juga ada Amerika Serikat,” ujarnya.

Kendati ada jaminan dari ESDM mengenai pasokan migas aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi Fabby Tumiwa tetap menyampaikan bahwa penyimpanan 20 hari tidak ideal. Harusnya mengikuti ketentuan minimal sebagaimana disarankan IEA, yakni 90 hari.

Meski begitu, menurut Fabby, jika pemerintah hendak menambah cadangan minyak dalam negeri, juga perlu menghitung tambahan biaya penyimpanan sebagai konsekuensinya. Pertanyaan selanjutnya yang mesti dijawab: Siapa yang menanggung biaya itu, Pertamina atau pemerintah?

“Kita (juga) harus bangun storage-nya dulu, mau disimpan di mana nih? Karena Indonesia demikian besar, harusnya memang storage-nya dibangun di berbagai pulau,” kata dia.

ESDM sendiri berencana membangun tangki penyimpanan BBM tambahan di Sumatera untuk meningkatkan stok jangka panjang. Namun, untuk sementara, ESDM masih mengandalkan storage yang tersedia.

Meski begitu, Anggia mengatakan tak akan ada kelangkaan BBM. ESDM juga menekankan, tak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Komitmennya Pak Presiden sudah jelas menyebutkan bahwa untuk BBM subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan, apalagi menjelang Lebaran ini,” ucap Anggia.

Ke depan, untuk mengurangi kerentanan pasokan energi Indonesia, Fabby mengusulkan percepatan transisi dari energi fosil. Sebab ketergantungan pada energi fosil inilah yang menjadi kerentanan setiap kali timbul gejolak geopolitik di luar negeri seperti perang.

Dalam jangka panjang, kata Fabby, pemerintah mesti mendorong elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM dan karena listrik cenderung dapat diproduksi dari banyak sumber.

Sementara untuk kendaraan bermesin pembakaran internal yang masih atau hendak mengaspal, pemerintah didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menaikkan fuel economy standard.

Fabby juga menyarankan hal yang sama pada urusan memasak, yakni mendorong penggunaan kompor listrik. Ia mengusulkan agar pemerintah mendorong rumah tangga urban yang memiliki daya listrik besar untuk transisi ke kompor listrik.

“Dan untuk rumah tangga itu dia bisa menghasilkan listriknya pakai PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap. Listriknya bisa dipakai juga untuk memasak,” tutupnya.