Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan, melalui kolaborasi dengan kolegium dan universitas, pihaknya mengejar pemerataan psikolog klinis di puskesmas sebagai upaya memperkuat tata laksana dan tindak lanjut layanan kesehatan jiwa bagi anak-anak dan remaja.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa saat ini, psikolog klinis lebih dominan di tiga daerah, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya juga membuat aturan agar daerah-daerah yang mampu untuk segera melengkapi puskesmasnya dengan tenaga tersebut, mengingat kebutuhannya yang tinggi.
"Tapi selain itu dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) kita bisa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Sekolah-sekolah dengan guru BK, karenanya kita membutuhkan perlindungan data. Jadi SKB ini dibutuhkan supaya nanti kerahasiaan tetap terjamin," katanya.
Endang menyebutkan bahwa ketersediaan tenaga puskesmas untuk saat ini masih terbatas, sehingga konseling juga kurang efektif. Oleh karena itu, melalui SKB sembilan menteri dan kepala lembaga, guru-guru akan dibekali dengan kemampuan bimbingan dan konseling.
Baca juga: Menkes: Cakupan CKG diperluas dukung kesehatan mental anak
Selain psikolog klinis, katanya, pihaknya juga mengusahakan untuk menyelesaikan isu dari hulunya melalui upaya promotif dan preventif, seperti edukasi mengenai pengasuhan positif.
"Nah kita memang bukan hanya mengusahakan psikolog klinis di puskesmas tapi dari hulunya dulu. Hulunya tadi Pak Menkes menyampaikan tentang pengasuhan positif. Pengasuhan positif pertamanya memang untuk orang tuanya dulu mengevaluasi dirinya sendiri dulu," katanya.
Pihaknya sudah berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk melaksanakan pendekatan promotif-preventif secara bersama-sama.
Selain itu, katanya, SKB juga menjabarkan tentang penanganan secara kolaboratif, seperti bersama Kementerian Sosial, misalnya ketika menemukan anak yang ingin bunuh diri, tetapi ingin sekolah dan berprestasi.
"Nah kemudian dilink-kan dengan Kemensos, dengan Sekolah Rakyat. Jadi ini sebetulnya masalah jiwa, tetapi ternyata butuh dukungan sosial," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes: PP Tunas babak baru perlindungan anak di dunia digital
Baca juga: Kemenkes ingatkan tidak asal sentuh anak cegah penularan campak
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa saat ini, psikolog klinis lebih dominan di tiga daerah, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya juga membuat aturan agar daerah-daerah yang mampu untuk segera melengkapi puskesmasnya dengan tenaga tersebut, mengingat kebutuhannya yang tinggi.
"Tapi selain itu dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) kita bisa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Sekolah-sekolah dengan guru BK, karenanya kita membutuhkan perlindungan data. Jadi SKB ini dibutuhkan supaya nanti kerahasiaan tetap terjamin," katanya.
Endang menyebutkan bahwa ketersediaan tenaga puskesmas untuk saat ini masih terbatas, sehingga konseling juga kurang efektif. Oleh karena itu, melalui SKB sembilan menteri dan kepala lembaga, guru-guru akan dibekali dengan kemampuan bimbingan dan konseling.
Baca juga: Menkes: Cakupan CKG diperluas dukung kesehatan mental anak
Selain psikolog klinis, katanya, pihaknya juga mengusahakan untuk menyelesaikan isu dari hulunya melalui upaya promotif dan preventif, seperti edukasi mengenai pengasuhan positif.
"Nah kita memang bukan hanya mengusahakan psikolog klinis di puskesmas tapi dari hulunya dulu. Hulunya tadi Pak Menkes menyampaikan tentang pengasuhan positif. Pengasuhan positif pertamanya memang untuk orang tuanya dulu mengevaluasi dirinya sendiri dulu," katanya.
Pihaknya sudah berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk melaksanakan pendekatan promotif-preventif secara bersama-sama.
Selain itu, katanya, SKB juga menjabarkan tentang penanganan secara kolaboratif, seperti bersama Kementerian Sosial, misalnya ketika menemukan anak yang ingin bunuh diri, tetapi ingin sekolah dan berprestasi.
"Nah kemudian dilink-kan dengan Kemensos, dengan Sekolah Rakyat. Jadi ini sebetulnya masalah jiwa, tetapi ternyata butuh dukungan sosial," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes: PP Tunas babak baru perlindungan anak di dunia digital
Baca juga: Kemenkes ingatkan tidak asal sentuh anak cegah penularan campak
