Grid.ID - Dedi Mulyadi buka suara soal isu pinjaman Rp 2 triliun. Gubernur Jabar tegaskan tak mau terlilit utang.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur besar. Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Terbaru, Dedi Mulyadi buka suara soal isu pinjaman Rp 2 triliun. Ia tegaskan Jabar tak mau terlilit utang.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana pinjaman yang akan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB sebesar Rp2 triliun saat ini masih berada pada tahap wacana. Ia menjelaskan, hingga kini pihaknya masih melakukan berbagai kajian serta evaluasi guna mencari pilihan lain selain mengambil pinjaman.
Dedi juga mengakui bahwa rencana tersebut sempat menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Namun demikian, menurutnya, keputusan akhir belum ditetapkan karena pemerintah daerah masih menimbang berbagai alternatif sumber pendanaan.
“Rame terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai Rp2 triliun."
"Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang,” kata Dedi dalam pernyataan videonya yang dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa salah satu langkah yang tengah diusahakan adalah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak dua tahun lalu dapat segera dicairkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Dedi, apabila pembayaran DBH tersebut berhasil direalisasikan, kebutuhan anggaran daerah dapat terpenuhi tanpa perlu mengajukan pinjaman.
“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar."
"Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” katanya.
Dedi berharap, pembayaran DBH yang tertunda tersebut dapat segera direalisasikan sehingga rencana pinjaman tidak perlu dilakukan.
“Semoga saja bisa terrealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam,” katanya.
Dedi juga mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu pinjaman tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini Pemprov Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.
“Untuk itu santai saja pada semua pihak karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya hutang ke BJB,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih terus mengevaluasi berbagai opsi pembiayaan guna memastikan kebijakan keuangan daerah tetap sehat tanpa membebani anggaran di masa mendatang.
Beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dana tersebut difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis guna mengurai kemacetan di Kota Cimahi dan kawasan Padalarang.
Kebijakan tersebut ditempuh di tengah perkiraan tekanan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan menyentuh Rp 3 triliun pada 2026. Situasi ini dianggap mempersempit kapasitas belanja daerah untuk merampungkan program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur transportasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diprediksi menghadapi beban fiskal sekitar Rp 3 triliun pada tahun 2026. Mantan Bupati Purwakarta tersebut menerangkan bahwa penurunan kemampuan keuangan itu berimbas langsung pada terbatasnya daya belanja Pemprov Jabar dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur.
Jika tidak ada tambahan sumber pendanaan, sejumlah proyek strategis di wilayah Jawa Barat berpotensi tertunda.
Pinjaman bernilai besar ini akan difokuskan untuk pembangunan underpass serta jembatan layang (flyover) di Kota Cimahi. Proyek tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan yang kerap melanda kawasan itu.
"Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass," ungkap Dedi, dikutip dari Kompas.com.
Selain proyek yang sepenuhnya bersumber dari dana pinjaman, Pemprov Jabar juga secara bersamaan memproses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan baru di kawasan Padalarang. (*)
Artikel Asli
