JAKARTA, KOMPAS — Eskalasi konflik yang melibatkan Iran menimbulkan ketidakpastian bagi investasi teknologi bernilai triliunan dolar AS di negara-negara Teluk. Infrastruktur penting, seperti pusat data dan kabel internet bawah laut, kini semakin rentan terhadap serangan dalam eskalasi konflik di kawasan itu.
Nawala DealBook milik The New York Times, akhir pekan lalu, mengulas masa depan investasi yang tidak pasti bagi perusahaan teknologi raksasa di negara-negara Teluk Persia.
Selama bertahun-tahun, monarki Teluk Persia seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar telah memikat perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) dan investor dari Wall Street untuk bekerja sama dalam proyek-proyek strategis.
Mereka menawarkan persyaratan investasi yang menguntungkan dan pusat perkantoran mewah dengan menara-menara megah, bar, dan klub pantai yang ramah bikini.
Dengan mengerahkan dana kekayaan negara mereka yang besar, pemerintah negara-negara di kawasan Teluk Persia itu bergerak agresif untuk memutus ketergantungan mereka yang sangat besar pada pendapatan minyak dan gas. Investor dari negara-negara Barat seperti AS, yang mencari pasar baru yang menguntungkan, telah bergegas untuk memenuhi permintaan tersebut.
Silicon Valley, khususnya, telah berinvestasi di sana. Perusahaan raksasa teknologi seperti Nvidia, Microsoft, dan Oracle semuanya menginvestasikan uang ke fasilitas skala besar di seluruh wilayah negara-negara di kawasan Teluk Persia. Misalnya, pusat data untuk mendukung investasi besar dan terus berkembang mereka di bidang kecerdasan buatan. Namun, serangan AS dan Israel ke Iran yang tiba-tiba mengancam dan merusak hubungan bisnis yang nyaman tersebut.
Drone Iran menghantam dua pusat data Amazon Web Service (AWS) di Uni Emirat Arab dan merusak satu fasilitas di Bahrain awal pekan ini. Sekolah dan kantor telah beralih ke pembelajaran jarak jauh. AS menutup kedutaan besarnya di Kuwait, Lebanon, dan Arab Saudi.
Seorang pengusaha miliarder di Dubai telah mengecam Presiden Donald Trump di media sosial karena memulai perang. Financial Times melaporkan pada hari Jumat (6/3/2026) bahwa sejumlah negara Teluk sedang mempertimbangkan untuk menarik investasi luar negeri karena dampak finansial dari konflik tersebut.
“Kecemasan investor sudah sangat tinggi,” ujar Mona Yacoubian, Middle East Program Director di Washington’s Center for Strategic and International Studies kepada DealBook, seperti dikutip pada Senin (9/3/2026).
Menurut dia, situasi kali ini bak mimpi buruk bagi negara-negara Teluk yang telah mempertaruhkan begitu banyak hal dan kebijakan untuk menjadi kawasan penghubung super di dunia. Mimpi mereka dibangun di atas kebutuhan akan stabilitas dan ketiadaan konflik.
Bagi investor dan perusahaan raksasa teknologi dari Sillicon Valley, taruhannya semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran untuk teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Pada Desember 2025, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan “Pax Silica,” sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 11 negara, termasuk Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dalam deklarasi itu, mereka berjanji untuk mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur AI.
Negara-negara Teluk dapat menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur teknologi karena keunggulan mereka terletak di antara Asia, Afrika, dan Timur Tengah, dan tidak terlalu jauh dari Eropa. Wilayah mereka pun memiliki lahan yang melimpah, listrik murah, dan populasi penduduk yang banyak.
Pusat data telah berkembang pesat di seluruh negara-negara Teluk. Lebih kurang 61 fasilitas pusat data di Arab Saudi dan 57 fasilitas pusat data di Uni Emirat Arab. Data itu merupakan milik DataCenter Map, sebuah alat intelijen industri.
Kabel serat optik juga menjadi sasaran empuk. Infrastruktur telekomunikasi kabel laut yang membentang di bawah Selat Hormuz dan Laut Merah (dua titik rawan di Teluk Persia) mengirimkan data internet.
Sebagai salah satu koridor digital yang paling terkonsentrasi di dunia, kabel-kabel telekomunikasi bawah laut di dua titik lokasi itu sangat penting untuk menjaga agar sebagian Eropa dan Asia tetap terhubung ke internet.
Para ahli yang diwawancara DealBook khawatir kabel-kabel tersebut dapat disabotase, atau terjerat atau terlepas di tengah pertempuran yang kacau.
Kekhawatiran itu masuk akal. Sebab, pada 2024, empat kabel telekomunikasi bawah laut utama di Laut Merah rusak ketika pemberontak Houthi menyerang sebuah kapal, mengganggu sekitar seperempat lalu lintas data yang menghubungkan Eropa dan Asia, termasuk Timur Tengah. Meskipun aliran data internet dengan cepat dialihkan, butuh berbulan-bulan untuk memulihkan kabel seluruhnya.
“Para investor sangat skeptis. Saya melakukan peramalan geopolitik untuk mencari nafkah. Anda tahu, keadaan akan memburuk untuk sementara waktu. Itu bukan yang ingin didengar banyak orang,” ujar Matt Gertken, Chief Geopolitical Analyst untuk BCA Research kepada DealBook.
Francisco Jeronimo, seorang analis pasar Timur Tengah dan Eropa untuk IDC, juga mengatakan bahwa eskalasi konflik yang melibatkan Iran menimbulkan “tanda bahaya” bagi perusahaan teknologi yang telah menginvestasikan miliaran dolar AS di negara-negara Teluk.
Beberapa perusahaan raksasa teknologi sedang mengambil langkah untuk melindungi karyawan dan fasilitas mereka di negara-negara kawasan Teluk.
Amazon, Google, Snap, dan Nvidia termasuk di antara perusahaan yang telah menerapkan protokol darurat. Keselamatan ribuan pekerja mereka di seluruh wilayah tersebut menjadi fokus utama.
Sementara itu, Amazon telah memulai penilaian terhadap lokasi regionalnya di Timur Tengah. Hal ini mencakup fasilitas kantor, pusat pemenuhan pesanan, stasiun pengiriman, dan gerai perdagangan.
“Kami menyesuaikan operasi sebagai respons terhadap situasi yang berkembang, termasuk jeda sementara jika diperlukan,” kata juru bicara Amazon kepada BBC. Amazon menambahkan bahwa keselamatan karyawan dan mitra adalah prioritas utama perusahaan.
Amazon juga meminta karyawan korporatnya di wilayah tersebut untuk bekerja dari jarak jauh. Langkah yang sama juga dilakukan oleh perusahaan media sosial Snap.
Snap mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendesak staf untuk mengikuti saran dari otoritas lokal dan kedutaan asing, termasuk instruksi khusus untuk perintah tinggal di rumah dan rekomendasi evakuasi.
