Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta kepada pemerintah provinsi setempat untuk dapat memastikan keadaan serta keselamatan ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tercatat bekerja di Jazirah Arab di tengah eskalasi konflik akibat perang AS-Israel vs Iran.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselamatan ribuan pekerja migran asal Jatim itu.
“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim perlu aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman," beber Renny, Senin (9/3/2026).
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu menegaskan situasi geopolitik yang tengah memanas di kawasan Jazirah Arab usai konflik bersenjata yang melibatkan Iran serta Israel-AS, disebutnya perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Mengingat terdapat 7.000 PMI asal Jawa Timur yang terdata bekerja di sejumlah negara di kawasan itu.
Lebih lanjut, Renny menyatakan pemerintah daerah wajib menyiapkan langkah antisipatif guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, seperti pemetaan lokasi para PMI serta kesiapan skenario evakuasi, bila situasi konflik semakin memanas.
“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jatim yang berada di Timur Tengah benar-benar ter-update. Jika situasi tidak kondusif, langkah evakuasi harus sudah dipersiapkan,” imbuhnya.
Baca Juga
- Harga Minyak Meroket Imbas Perang Iran vs AS-Israel, Trump: Demi Keselamatan Dunia
- Prabowo Beberkan Kondisi Pangan RI di Tengah Perang Iran Vs AS-Israel
- Prabowo Bakal Beri Taklimat dalam Waktu Dekat, Singgung Dampak Perang AS-Israel vs Iran
Renny menyebut bahwa segenap PMI adalah sosok yang berkontribusi penting terhadap devisa. Oleh sebab itu pihaknya mendorong perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis, tetapi juga harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu negara, termasuk pemerintah daerah, harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 7.000 orang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur dikabarkan menetap di negara-negara kawasan Jazirah Arab. Mereka terjebak di tengah eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di wilayah itu.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022-2026, sebagian besar PMI asal Jatim berada di Arab Saudi (3.994 orang), Turki (958 orang), dan Qatar (638 orang). Sementara yang menetap di titik konflik, terdapat 13 PMI di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
