Nilai tukar rupiah melemah hingga sempat menembus 17.000 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (9/3). Pelemahan nilai tukar rupiah dapat mendorong kenaikan harga atau inflasi dari barang yang diimpor hingga berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Mantap Pulungan mengatakan, data menunjukkan depresiasi rupiah memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan harga barang impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi impor pada kuartal pertama 2025 mencapai 7,83%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi domestik pada periode yang sama.
“Kalau kita lihat data yang tersedia, meskipun data terbaru belum dirilis, data 2025 sudah mengonfirmasi bahwa depresiasi rupiah menyebabkan inflasi harga impor meningkat cukup tinggi,” kata Pulungan dalam diskusi publik, Senin (9/3).
Jika dihitung sepanjang 2025 dari kuartal pertama hingga kuartal keempat, rata-rata inflasi impor konsisten berada di atas inflasi kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar memberikan tekanan yang cukup berat terhadap stabilitas harga di dalam negeri.
Menurutnya, dampak tersebut terutama terasa pada sektor industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga barang impor meningkat akibat depresiasi rupiah, biaya produksi industri juga ikut naik sehingga mendorong kenaikan harga barang di pasar domestik.
“Jika harga impor bahan baku naik, tentu harga barang yang diproduksi di dalam negeri juga akan meningkat,” ujarnya.
Pulungan pun menilai depresiasi rupiah juga belum mampu memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan ekspor nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan impor dalam produk ekspor Indonesia.
Pelemahan rupiah masih berlanjut pada awal pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Senin pagi (9/3) dibuka melemah ke level sekitar Rp 17.019 per dolar AS.
Pelemahan rupiah dipengaruhi menguatnya dolar AS imbas kenaikan harga minyak mentah dunia akibat gejolak di Timur Tengah.
Puluang menilai, tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan berlanjut seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia.
Menurutnya, pasar valuta asing domestik yang relatif dangkal membuat rupiah lebih rentan terhadap aksi investor global. Ketika tekanan meningkat, investor cenderung melepas aset berdenominasi rupiah dan memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman.
“Pasar valas kita sangat dangkal, sehingga ketika terjadi tekanan investor akan dengan mudah melepas rupiah dan beralih ke instrumen lain seperti emas yang dianggap lebih aman,” ujarnya.
Pulungan menjelaskan, pelemahan rupiah hingga menembus level 17.000 per dolar AS berpotensi menjadi sinyal bagi Bank Indonesia. Hal ini karena level tersebut sudah mendekati batas psikologis yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional jika terus berlanjut.
Ia juga menyoroti kondisi defisit minyak Indonesia yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Ketika rupiah terdepresiasi di tengah kenaikan harga minyak dunia, tekanan terhadap perekonomian menjadi semakin besar karena biaya impor energi meningkat.
“Depresiasi rupiah dan defisit minyak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi dan stabilitas ekonomi,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Pulungan menilai pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal guna mengantisipasi potensi guncangan dari lonjakan harga energi. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah meninjau kembali alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu pos anggaran terbesar dalam APBN 2026 sehingga perlu dievaluasi apabila tekanan fiskal meningkat akibat kenaikan harga minyak.
“Perlu dilihat kembali apakah anggaran MBG memang harus sebesar itu atau bisa dikurangi sementara, sehingga jika terjadi shock harga minyak tidak langsung dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi energi guna menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika harga BBM dinaikkan, dampaknya akan menyebar luas ke berbagai sektor ekonomi.
“Kenaikan BBM bukan hanya berdampak pada kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelas menengah hingga atas. Dampaknya akan menjalar ke sektor moneter, perbankan, hingga sektor riil,” kata Pulungan.
