Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Café Selalu Ada, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.
Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menjelaskan pemerintah terus memperbaiki kualitas DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi tetap dapat menyampaikan laporan atau perbaikan data melalui layanan call center dan WhatsApp.
Perbaikan data ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang bertujuan memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Gus Ipul menambahkan, instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik, dengan puluhan variabel kesejahteraan sebagai dasar pengukuran. Data divalidasi dan dimonitor secara berkala untuk meningkatkan akurasi.
“Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih ada sebagian penduduk di desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan lebih tinggi. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan harus terus diperbaiki,” tegasnya.
Gus Ipul juga memaparkan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu telah kembali aktif melalui skema reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, digitalisasi penting agar data dapat terintegrasi dengan sistem lain, menggantikan mekanisme lama yang berjalan sendiri-sendiri.
“Pemerintah Provinsi NTB secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan. Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak memiliki satu data yang sama,” jelas Iqbal.
Selain perbaikan data, Pemprov NTB memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti ayam petelur dan usaha pertanian skala rumah tangga.
“Setiap desa dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk mendukung keluarga miskin ekstrem,” tambahnya.
Audiensi ini juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di NTB, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.
Turut dihadiri dalam pertemuan tersebut yakni jajaran Kementerian Sosial, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktur Pemberdayaan Sosial Daerah Tertinggal, serta delegasi Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti dan Kepala Dinas Kominfo Akhsanul Khalik.
Editor: Redaktur TVRINews
