Kasus Korupsi Rita Widyasari, KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

okezone.com
8 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, Selasa (10/3/2026). Japto dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari.

"Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr. JP, dalam perkara dugaan TPK gratifikasi di wilayah Kabupaten Kukar, untuk tersangka korporasi," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Pemeriksaan terhadap Japto dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Saat ini, Japto telah hadir untuk menjalani pemeriksaan tersebut. "Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih," tegasnya.

Baca Juga :
Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Tiba di KPK Usai Terjaring OTT KPK

Dalam kasus itu, KPK telah mengembangkan perkara dengan menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka kasis dugaan penerimaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).

Penetapan tersangka dilakukan pada Februari 2026. Tiga perusahaan yang menyandang statua tersangka yakni, PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi batu bara.

Baca Juga :
OTT Bupati Rejang Lebong, KPK Tangkap 12 Orang di Bengkulu

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bank Negara Indonesia Setujui Dividen Rp13 Triliun dan Buyback Saham Rp905 Miliar dalam RUPST 2026
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
Rumah Rihanna dan A$AP Rocky Ditembaki Orang Tak Dikenal, Pelaku Sudah Ditahan
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Kematian Misterius Ermanto: Akses Perumahan Diduga Dibobol, Dharma Pongrekun Soroti Kejanggalan
• 4 jam lalukompas.tv
thumb
Intip Spesifikasi dan Biaya Konversi Motor BBM ke Listrik, Target 6 Juta Unit per Tahun
• 9 jam lalukompas.tv
thumb
DPP PMII Sebut Kepengurusan DPP KNPI Berakhir Tak Legal Melantik Fadel
• 2 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.