JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I memanggil Panglima TNI Agus Subianto untuk menjelaskan peningkatan status siaga tingkat 1 yang diberlakukan di lingkungan TNI menyusul meningkatnya eskalasi di Timur Tengah.
Menurut Puan, penjelasan langsung dari TNI diperlukan agar publik mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan dari kebijakan tersebut.
“Ya terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta Komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (10/3/2026).
Meski begitu, Puan menilai TNI memang perlu selalu siap siaga menghadapi berbagai potensi ancaman.
Baca juga: TNI Siaga 1, Antara Kesiapsiagaan Negara dan Keresahan Publik
Namun, dia menekankan bahwa penjelasan yang konkret tetap diperlukan.
“Sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui Komisi terkait,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran TNI meningkatkan kesiapsiagaan menjadi siaga tingkat 1 untuk mengantisipasi perkembangan situasi global yang semakin dinamis, terutama eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Baca juga: Apel di Monas dan Status Siaga 1, TNI Dinilai Tunjukkan Kesiapan Hadapi Situasi Darurat
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan, peningkatan kesiapsiagaan itu merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga keamanan negara.
“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Aulia.
Menurut dia, peningkatan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika konflik internasional sekaligus mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan di dalam negeri.
Adapun status siaga tingkat 1 tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Baca juga: Perintah Siaga 1 TNI, Disebut Bentuk Konsolidasi Awal Kekuatan dan Cegah Kecolongan
Dalam telegram itu, Panglima TNI juga memberikan tujuh instruksi utama kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional.
Salah satunya adalah menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Selain itu, Panglima Komando Utama Operasi TNI diminta meningkatkan patroli keamanan di berbagai obyek vital strategis dan pusat aktivitas ekonomi, seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, serta fasilitas vital lainnya.
Komando Pertahanan Udara Nasional juga diperintahkan melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Di sisi lain, Badan Intelijen Strategis TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia sebagai bagian dari persiapan apabila diperlukan proses evakuasi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
