KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, terbaru terhadap Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. Ketua DPR Puan Maharani menyebut harus ada evaluasi dari DPR dan pemerintah mengenai fenomena ini.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," kata Puan usai rapat paripurna DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Puan mengungkit biaya politik mahal yang sering dikaitkan dengan permasalahan korupsi oleh kepala daerah. Di sisi lain, dia juga mendorong pentingnya kepala daerah diberikan pendidikan mengenai akuntabilitas pemerintahan.
"Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," ucap Puan.
"Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa, ya, akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," sambungnya.
Untuk diketahui, penangkapan Fikri Thobari menjadi OTT kepala daerah kedua pada bulan ini. Sebelumnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga terkena OTT dan ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menyebut OTT ini terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. KPK mengatakan, ada 13 orang yang diamankan dalam OTT yang digelar Senin (9/3). Mereka sempat diperiksa di Polres setempat.
"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).
(fca/gbr)
