Tol Yogya-Solo segmen Prambanan–Purwomartani di Kalasan, Kabupaten Sleman, hanya digunakan untuk keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana segmen Kalasan bisa digunakan untuk masuk ke DIY.
"Pengaktifan Tol Purwomartani sudah disampaikan melalui Kementerian Perhubungan. Survei sudah dilakukan, kemudian diinformasikan, dan penggunaannya nanti akan digunakan untuk satu arah untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaktifannya nanti setelah berjalan kegiatan kedatangan daripada prediksi 8,2 juta (pemudik)," kata Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono usai rapat koordinasi Forkopimda di Kepatihan Pemda DIY, Selasa (10/3).
Dengan begitu, arus masuk ke DIY dari barat diprediksi terkonsentrasi di Jalan Yogya-Solo.
"Ya, tadi sudah disampaikan dalam rapat juga ada empat titik (rawan macet) apabila ini diberlakukan seperti Jalan Raya Solo, dia akan menimbulkan titik-titik rawan macet, tetapi upaya-upaya pencegahan dari prediksi kerawanan itu sudah diantisipasi oleh aparatur kepolisian, pada khususnya Direktorat Lalu Lintas," katanya.
Sejumlah antisipasi telah disusun, di antaranya dengan sistem pengalihan, buka tutup, maupun mendisiplinkan masyarakat agar tak menggunakan bahu jalan yang justru makin menyebabkan kemacetan.
"Tadi sudah disampaikan pada rapat bahwa akan menggunakan bantuan peralatan, kemudian juga pengalihan, buka tutup, kemudian juga sampai pada penegakan hukum apabila ada penggunaan bahu jalan atau pelanggaran pada lajur. Sehingga kita harapkan semua yang masuk, yang keluar, disiplin dalam penggunaan arus lalu lintas pada jalur, begitu," katanya.
Kerja Sama dengan Waze dan Google Batasi Info Jalur Mudik yang Tidak Akurat
Anggoro mengatakan pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Waze dan Google selaku penyedia peta online agar membatasi informasi jalur-jalur yang tidak akurat.
"Kita akan komunikasi untuk membatasi jalur-jalur yang info kategorinya tidak akurat karena keberadaan personel Polri pada pos-pos harus memastikan bahwa jalur-jalur kecil tidak boleh dilalui apabila tidak ada petugas," katanya.
"Sehingga, kami bekerja sama dengan Waze dan Google untuk meng-adjust jalur-jalur yang tidak boleh dilalui, walaupun peta mengatakan kita bisa," ujarnya.
Soal ini, Anggoro mengatakan juga berkomunikasi dengan Komdigi dan Kementerian Perhubungan.
"Apabila ada jalur yang berpotensi menimbulkan kerawanan, dan apabila dialihkan melalui Google, ini yang harus kita cegah. Tetap dalam pemeliharaan pada lajur dan jalur yang memang ada petugasnya. Inilah imbauan melalui media tentang disiplin menggunakan lajur, dari informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa kemacetannya hanya 1 jam, atau 15 menit, atau 10 menit. Dan masyarakat pengguna jalan harus tahu kondisi yang terjadi pada saat melalui atau melintas pada jalur-jalur tersebut," pungkasnya.
