Ketua DPR Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional.
Mulai dari perlindungan data masyarakat hingga stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri.
Puan mengatakan, fungsi pengawasan DPR akan terus diarahkan untuk memastikan pemerintah menjalankan undang-undang serta program pembangunan secara efektif.
“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjalankan undang-undang dan pembangunan nasional,” ujar Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).
Ia mencatat 10 isu strategis yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, di antaranya sebagai berikut:
Perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data Republik Indonesia dan Amerika Serikat
Evaluasi kinerja aparat penegak hukum
Pasokan, distribusi dan stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri
Kesiapan transportasi lebaran terkait dengan ketersediaan bahan bakar, keterjangkauan harga moda transportasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur
Penyelenggaraan koperasi merah putih
Mitigasi penyelenggaraan umrah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah
Evaluasi program beasiswa Lembaga Pengelola Pendidikan atau LPDP
Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin
Penguatan pengamanan perbatasan guna mencegah kejahatan transnasional dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO
Puan menyebut, pemerintah perlu menindaklanjuti 10 catatan tersebut.
“Keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI atas berbagai permasalahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional dalam hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif,” ucapnya.
