Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, meminta opsi kenaikan harga BBM subsidi menjadi opsi terakhir. Perubahan harga ini bisa terjadi imbas konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Dalam perhitungan tersebut, lonjakan harga minyak hingga USD 92 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran.
“Saya minta kalau bisa opsi itu (kenaikan harga BBM subsidi) paling akhir. Bukan terakhir, paling akhir. Paling akhir,” kata Misbakhun di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/3).
Menanggapi Purbaya yang membuka opsi kenaikan harga BBM subsidi, hal itu disebut lazim karena ada kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, ada dua pilihan menghadapi kenaikan harga yang menurut Misbakhun bisa dilakukan.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu adalah exercise yang sangat lazim. Kalau minyak mengalami kenaikan, pasti akan ada dua pilihannya. Kalau ada pilihan moderat, pemerintah akan absorb atau dibagi dua, dibagi sebagian ke konsumen atau sebagian bagian ke negara. Kalau ketinggian,” ujarnya.
“Tapi pada tingkat tertentu kalau itu masih bisa diabsorbs oleh negara, maka negara akan mengambil alih supaya masyarakat tetap terjaga daya belinya. Kemudian tidak menyebabkan inflasi,” lanjutnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk menyiapkan banyak skenario untuk menghadapi situasi global yang memicu lonjakan harga minyak.
“Skenario-skenario yang sifatnya memberikan bantalan terhadap APBN kita. Karena di dalam APBN kita itu ada beberapa asumsi yang berkaitan dengan harga minyak itu sudah ditetapkan harganya di awal. Sehingga ketika terjadi gejolak itu juga memberikan risiko terhadap fiskal kita,” kata Misbakhun.
Purbaya sebelumnya menjelaskan jika harga minyak rata-rata berada di level tersebut sepanjang tahun, defisit APBN bisa meningkat hingga di atas batas yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau harga minyak naik ke USD 92 dolar per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau nggak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6-3,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Purbaya dalam acara Buka Bersama di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3).
Pemerintah masih memiliki sejumlah langkah untuk menahan pelebaran defisit agar tetap berada di bawah 3 persen dari PDB. Salah satunya, melalui penyesuaian belanja negara.
Menurut Purbaya, pemerintah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi di masa lalu. Ia mengingatkan harga minyak pernah mencapai sekitar USD 150 per barel, meski kondisi ekonomi saat itu tetap bertahan. Namun, jika tekanan terhadap APBN terlalu besar, pemerintah bisa berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM.
