Terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru di Iran kembali menyoroti bagaimana sebenarnya struktur kekuasaan di negara tersebut.
Ia dipilih oleh Majelis Pakar untuk menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang memimpin Iran selama lebih dari tiga dekade dan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu.
Pergantian ini membuat banyak perhatian kembali tertuju pada sistem pemerintahan Iran. Sebab, meski negara itu memiliki presiden yang dipilih melalui pemilu, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Supreme Leader atau Pemimpin Tertinggi.
Supreme Leader Punya Otoritas TertinggiDalam struktur politik Iran, Supreme Leader merupakan pemimpin tertinggi negara sekaligus otoritas utama dalam keagamaan. Posisi ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Menurut penjelasan Encyclopaedia Britannica, Supreme Leader memiliki kewenangan luas, termasuk mengawasi militer, menentukan kebijakan strategis negara, hingga mengambil keputusan terkait keamanan nasional.
Pemimpin tertinggi Iran juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, termasuk pasukan elit Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ia memiliki pengaruh besar dalam penunjukan sejumlah pejabat penting negara, mulai dari komandan militer hingga pimpinan lembaga peradilan.
Karena kewenangan tersebut, posisi Supreme Leader kerap dianggap sebagai pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan Iran.
Presiden Menjalankan PemerintahanSementara itu, presiden merupakan pejabat tertinggi kedua dalam struktur pemerintahan Iran. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Mashoud Pezeshkian adalah Presiden Iran saat ini, terpilih sejak 2024.
Menurut laporan Deutsche Welle, presiden bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi negara, termasuk kebijakan ekonomi, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Presiden juga mewakili Iran dalam berbagai forum internasional dan hubungan diplomatik. Namun, dalam praktiknya kebijakan presiden tetap harus sejalan dengan arah politik yang ditetapkan oleh Supreme Leader.
Sistem Republik Bernuansa TeokrasiStruktur kekuasaan tersebut merupakan hasil sistem politik yang terbentuk setelah Revolusi Islam yang menggulingkan monarki Iran dan mendirikan Republik Islam.
Menurut The Iran Primer, konstitusi Iran memadukan teokrasi dengan mekanisme republik.
Dalam sistem ini, Iran tetap melangsungkan pemilu, namun dengan kepemimpinan ulama yang memiliki otoritas tertinggi dalam negara. Konsep ini dikenal sebagai Wilayat al-Faqih, yang menempatkan ulama sebagai pengawas utama jalannya pemerintahan.
Karena itu, meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, keputusan strategis negara tetap berada di bawah kendali Supreme Leader.
Dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei, struktur kekuasaan tersebut tetap dipertahankan: pemimpin tertinggi menentukan arah utama kebijakan negara, sementara presiden menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Arah Kebijakan Luar Negeri IranSelama 37 tahun memimpin, Ayatollah Ali Khamenei dikenal mempertahankan sikap keras terhadap AS dan Israel. Sikap itu menjadi salah satu fondasi kebijakan luar negeri Iran sejak Revolusi Islam.
Menurut para analis, dengan naiknya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, arah kebijakan tersebut diperkirakan tidak berubah drastis.
Iran kemungkinan tetap mempertahankan garis keras terhadap Barat, sambil memperkuat jaringan sekutu regional yang selama ini menjadi bagian dari strategi pengaruh Teheran di Timur Tengah, demikian seperti dilansir AlJazeera.
Namun kepemimpinan baru juga akan menghadapi tantangan berbeda. Mulai dari konflik kawasan yang memanas hingga tekanan ekonomi di dalam negeri.
