JAKARTA, DISWAY.ID - Berturut-turut dalam waktu berdekatan, satu persatu kepala daerah tertangkap tangan atau OTT KPK.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pemerintah dan DPR RI harus melakukan evaluasi usai banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Menurut Puan, evaluasi dapat dilakukan terkait biaya politik, pendidikan kepala daerah, hingga pengawasannya.
"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 Maret 2026.
BACA JUGA:Peringati Nuzulul Quran, Bupati Bogor Ajak Masyarakat Amalkan Nilai Al-Quran dalam Kehidupan
Politikus PDIP ini juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah agar kasus serupa tak terulang kembali.
"Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," imbuhnya.
BACA JUGA:Gus Ipul Terima Audiensi Bupati dan PCNU Pasuruan, Siap Mutakhirkan DTSEN
Sebagai informasi, belum lama ini, KPK menangkap 2 orang bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Pertama, di Semarang, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
BACA JUGA:Lirik Lagu Cik Cik Bum Bum, Dipopulerkan Fadia Arafiq Bupati Pekalongan yang Kena OTT KPK
Terbaru, KPK menangkap bupati Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Fikri pada Senin, 9 Maret 2026 malam terkait kasus dugaan suap proyek.
Selain bupati, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026.
