Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025-2026 menemukan adanya indikasi hampir 10 persen anak di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
Dari sekitar tujuh juta anak yang sudah menjalani pemeriksaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah cukup signifikan.
Dalam keterangannya, Senin (9/3/2026), di Jakarta, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan (Menkes) mengatakan, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena bisa berujung pada kematian akibat bunuh diri.
Merujuk data Global School-Based Student Health Survey, ada peningkatan tren anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen di tahun 2023.
Menkes menegaskan, masalah kesehatan jiwa pada anak bukan cuma dipengaruhi faktor individu. Tapi, juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu sosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” ujarnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes berencana memperluas skrining CKG sampai menjangkau 25 juta anak.
Maria Endang Sumiwi Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes mengatakan, nantinya hasil skrining CKG akan ditindaklanjuti Puskesmas.
Sekarang, Kemenkes mengupayakan percepatan pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, sekitar 203 orang.
Selain itu, Pemerintah juga menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id untuk mendukung respons cepat kalau ada masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental.
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala problem mental.
Upaya deteksi dini diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada hari Kamis (5/3/2026).
Kolaborasi itu bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan (kuratif-rehabilitatif).
Sembilan instansi yang terlibat yaitu Kemenkes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komdigi, Kemendikdasmen, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana/BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Polri.
Dengan adanya SKB tersebut, Pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi anak untuk mencegah stigma, dan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.(rid/ham)
