FAJAR, MAKASSAR — Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menegaskan dualisme di tubuh KNPI Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah berakhir.
Fadel Muhammad Tauphan Ansar yang dilantik bersama 480 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Periode 2026-2029, di Hotel Claro Makassar, Senin (9/3/2026) dinyatakan sah.
“Kepengurusan Fadel Muhammad Tauphan Ansar, sah dan legal secara hukum. Saya pertegas lagi, setelah pelantikan yang dilakukan Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan, tidak ada lagi dualisme KNPI di Sulsel. Jika ada yang mengatasnamakan DPD KNPI Sulsel, itu ilegal atau tidak sah,” tegas salah satu pengurus DPP KNPI, Mahmud SH,.MM, Selasa (10/3/2026).
Diketahui, pelantikan Fadel Muhammad Tauphan Ansar dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan. Turut mendampingi Sekretaris Jenderal DPP KNPI Almanzo Bonara.
Disaksikan pula Fungsionaris DPP KNPI yang secara khusus datang dari Jakarta seperti Edi Wijaya Karo-Karo (Waketum DPP KNPI ), Rusdi Ali Hanafia (Waketum DPP KNPI ), Sahrul Gunawan (DPP KNPI), Novi Fadhillah (DPP KNPI) , Rasheed (DPP KNPI) dan Pengurus DPP KNPI Lainnya.
Sejumlah kepala daerah ikut hadir, antara lain: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M, dan Bupati Kabupaten Maros Dr. H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., MH (Chaidir Syam). Mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Hadir pula Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, dan Kepala Polrestabes Makassar Kombes Polisi Arya Perdana.
Selain itu ada Dirintelkam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Polisi Hajat Mabrur, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar Laksamana Muda (Laksda) TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M, dan berbagai tokoh organisasi kepemudaan (OKP).
Menurut Mahmud, tidak ada lagi yang bisa menggugurkan kepengurusan Fadel Muhammad Tauphan Ansar. “Kalau ada yang berstatement lain, ngacau itu,” sambungnya.
Mahmud melihat kehadiran sejumlah tokoh, baik eksekutif maupun legislatif serta organisasi kepemudaan dan olahraga, menandakan Fadel Muhammad Tauphan Ansar mampu bersinergi di Sulsel.”Figur seperti Tafuan yang dibutuhkan KNPI. Mampu bersinergi lintas sektoral,” terangnya.
Lebih jauh, Mahmud menyoroti pernyataan Imran Eka Saputra yang menilai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Ryano Panjaitan tidak lagi memiliki landasan hukum kuat. Sebab, masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI yang dipimpinnya dinilai telah berakhir.
“Saudara Imran Eka Saputra ini asal bunyi saja. Apa kapasitasnya dia bicara seperti itu (Ryano Panjaitan tidak punya legal standing). Ketum Ryano pemegang Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” sebut Mahmud.
“Kalau saudara Imran Eka mengatakan Ryano Panjaitan tidak punya legal standing, loh, kenapa saudari Vonny Ameliani ikut bertarung di Musda DPD KNPI Sulsel yang dibuat oleh DPP KNPI yang Ketua Umumnya Ryano Panjaitan dan Sekjendnya Almanzo Bonara. Kan, lucu toh,” sentil Mahmud.
Untuk itu, Mahmud mengajak seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga di Sulsel untuk merapatkan barisan. Mahmud ingin pemuda bersatu di bawah kepengurusan yang sah dan memiliki legalitas hukum yang jelas.
“Tentunya saya selaku pengurus DPP berharap tak ada lagi perbincangan mengenai dualisme kepengurusan KNPI Sulsel saat ini. Pemuda harus bersatu untuk pergerakan ke depannya,” katanya. (*)
