Republik Kuba mengalami krisis sejak Amerika Serikat (AS) memblokade akses minyak ke negara tersebut setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer, pada awal tahun ini. Venezuela merupakan sekutu dan pemasok utama minyak ke Kuba.
Blokade tersebut memperparah krisis ekonomi dan membuat Kuba menghadapi ujian terbesar sejak runtuhnya Uni Soviet.
AS dan Israel saat ini sedang memerangi Iran. Usai melakukan serangan ke Iran, Senator Lindsey Graham menyebut AS menargetkan Kuba sebagai sasaran berikutnya.
Trump ingin menggulingkan pemerintahan rezim komunis yang berkuasa di Kuba saat ini. Sebelum menyerang Iran, Presiden AS Donald Trump juga sudah mengutarakan keinginannya untuk mengambil alih Kuba "secara damai". Trump pertama kali mengemukakan gagasan tentang “pengambilalihan secara damai” terhadap Kuba pada bulan Februari.
Laporan Al Jazeera menyebut serangan Trump terhadap Venezuela dan Kuba sejalan dengan upayanya untuk menghidupkan kembali “Doktrin Monroe”. Doktrin itu merupakan sebuah kebijakan abad ke-19 yang menyatakan Benua Amerika Barat harus sepenuhnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan tidak boleh dikuasai oleh kekuatan asing lainnya.
Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif dagang ke negara manapun yang memasok minyak ke Kuba. Namun, ancaman ini mengendur usai Departemen Energi AS mengizinkan penjualan minyak Venezuela ke sektor swasta di Kuba, pada akhir Februari lalu.
Langkah AS ini mencerminkan langkah kecil untuk meredakan krisis bahan bakar yang parah di Kuba. Sejumlah maskapai penerbangan telah mengurangi penerbangan ke negara yang dipimpin Presiden Miguel Diaz-Canel itu.
Profesor Studi Amerika Latin di Universitas Nottingham, Inggris, Par Kumaraswami, mengatakan serangan pemerintahan Trump terhadap Iran dan komentar terbaru tentang rezim Kuba telah meningkatkan suasana ketidakpastian dan kecemasan di Ibu Kota Kuba, Havana.
“Rakyat Kuba semakin khawatir bagaimana mereka akan bertahan di tengah kekacauan global ini, dan kekerasan terbaru terhadap Iran tidak meredakan ketakutan mereka,” kata Kumaraswami dikutip dari CNBC, Selasa (10/3).
Krisis Bahan BakarKrisis dan bahan bakar di negara tersebut kian parah. Kini masyarakat tak bisa lagi menikmati layanan operasional bus di pulau kecil itu.
Bus umum yang berhenti beroperasi memaksa warga untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki untuk jarak yang jauh. Opsi lain yang tersedia adalah menumpang kendaraan warga lain.
Antrean bahan bakar yang panjang dan pemadaman listrik, sudah menjadi hal biasa di pulau itu. Pemandangan ini semakin parah seiring dengan tekanan yang semakin keras dari Presiden AS Donald Trump terhadap Kuba.
Jumat pekan lalu, perusahaan transportasi nasional mereka mengumumkan pemangkasan rute di bagian timur pulau. Hal ini terjadi berbarengan dengan keputusan universitas yang membatalkan sejumlah acara dan menetapkan pembelajaran jarak jauh sebab kurangnya pasokan energi di pulau tersebut.
Tumpukan sampah terlihat di beberapa sudut kota. Sampah tidak terangkut karena truk sampah kehabisan bahan bakar.
Kuba juga mengalami pemadaman listrik berkepanjangan di seluruh negeri pada Jumat (6/3). Pemadaman listrik yang mempengaruhi hingga 68% wilayah pulau tersebut pada saat yang sama selama puncak permintaan energi, angka tertinggi dalam sejarah menurut data dari Serikat Listrik Negara (UNE) yang dikompilasi oleh EFE.
AS kemudian mengucurkan dana US$ 6 juta (Rp 101,03 miliar) untuk warga Kuba. Pemerintah komunis pulau itu menyatakan sanksi AS telah merugikan negara tersebut lebih dari US$ 7,5 miliar (Rp 126,41 triliun) selama periode Maret 2024 hingga Februari 2025. Jumlah ini diklaim jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya.
