Istana Kepresidenan menjelaskan alasan penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di objek vital dan sentra perekonomian.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengatakan, merupakan standar operasional prosedur (SOP) rutin selama periode mudik Lebaran.
Dia mengatakan, penempatan tersebut menyasar berbagai lokasi penting seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, serta terminal bus di berbagai daerah.
Aparat juga menempatkan personel pengamanan di sejumlah fasilitas vital, termasuk kantor PLN, untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat selama arus mudik.
“Itu rutin untuk menjaga kondusivitas dalam melaksanakan hari libur Lebaran dan mudik ke kampung masing-masing,” kata Aris di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/3).
Pengerahan personel TNI ke sejumlah objek vital nasional merupakan salah satu instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui telegram terkait perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Penempatan prajurit TNI salah satunya berada di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aris mengatakan kehadiran personel TNI di kawasan Monas merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang Lebaran.
Ia menyebut langkah itu sebagai upaya untuk meningkatkan penjagaan selama masa libur lebaran nantinya. “Supaya rakyat liburan ke kampung masing-masing dalam keadaan aman,” ujar Aris.
Melalui Telegram, Panglima TNI mengeluarkan tujuh instruksi kepada sejumlah satuan di lingkungan TNI. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di jajarannya serta melaksanakan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian.
Lokasi yang menjadi perhatian antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, serta fasilitas penting seperti kantor PLN.
Kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan meningkatkan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk mendata dan memetakan situasi, termasuk menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) apabila diperlukan.
Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI, serta otoritas terkait sesuai perkembangan eskalasi di Timur Tengah.
Keempat, Kodam Jaya/Jayakarta diminta meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan asing di wilayah DKI Jakarta guna mengantisipasi perkembangan situasi serta menjaga kondusifitas keamanan.
Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi aktivitas kelompok yang dapat memanfaatkan situasi konflik di Timur Tengah untuk menciptakan gangguan keamanan di dalam negeri.
Keenam, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta menyiagakan satuan di masing-masing unit. Dan ketujuh, seluruh perkembangan situasi yang terjadi diminta untuk segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah mengatakan peningkatan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI.
“Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Aulia dalam keterangan tertulis setelah dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (9/3).
