MEDAN, KOMPAS – Sudah hampir empat bulan, penyintas bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, yang sebagian besar petani, kesulitan bangkit. Penyebab utamanya, lahan pertanian mereka belum juga diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sumut mengajukan dana pemulihan bencana Rp 30 triliun tapi baru Rp 2,1 triliun yang disetujui pemerintah pusat.
“Warga desa kami hampir semuanya petani. Sampai sekarang sawah belum bisa ditanami, penuh lumpur dan batu. Saluran irigasi juga masih rusak,” kata Risman Rambe, Kepala Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, saat dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026).
Risman mengatakan, sejak bencana pada November 2025, ekonomi masyarakat di desanya belum bisa bangkit lagi. Garoga merupakan salah satu desa dengan kerusakan terparah akibat bencana banjir bandang dan longsor Sumatera.
Hampir semua wilayah desa yang dihuni 245 keluarga itu rusak. Rumah, ladang, kebun, jalan, dan jembatan rusak total dihantam banjir bandang dari Sungai Garoga yang membentang di tengah desa.
Di Desa Garoga, kata Risman, lebih dari 100 hektar sawah dan ladang masih tertimbun sedimen berupa lumpur, pasir, dan bebatuan. Akibat sedimen itu, sawah sama sekali tidak bisa ditanami. Saluran irigasi juga masih rusak berat.
Bendungan untuk menampung air dari sungai juga jebol. Lumpur juga masih menumpuk di saluran irigasi. Risman menyebut, saat ini pemerintah sedang menormalisasi sungai.
“Kalau sungai tidak dinormalisasi, saluran irigasi juga tidak bisa berfungsi,” kata Risman.
Risman menuturkan, warga di Tapanuli Selatan juga merupakan petani karet. Mereka menutupi biaya hidup sehari-hari dari kebun karet. Namun, kebun karet di kawasan itu juga rusak berat dihantam banjir. Hanya sebagian kecil yang bisa bertahan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, telah meminta agar pemerintah pusat menambah anggaran pemulihan pascabencana untuk Sumut. Bobby telah mengajukan anggaran Rp 30 triliun, tetapi pusat baru menyetujui Rp 2,1 triliun.
“Kami mohon sekali dana pemulihan pascabencana dari pusat memenuhi kebutuhan untuk Sumut, untuk rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan. Kami sangat berharap masyarakat kami Lebaran sudah di rumahnya masing-masing, tidak di pengungsian,” kata Bobby.
Bobby menyebut, sejak awal Maret, dia telah mempertanyakan besaran anggaran pascabencana yang sangat rendah dibanding kebutuhan. Kebutuhan pemulihan daerah bencana di Sumut, sebagaimana tercantum dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), kata dia, sebesar Rp 30 triliun.
Atas hal tersebut, tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medril Zam telah bertemu dengan Bobby di Medan.
Medril Zam mengatakan, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan menambah anggaran dana rehabilitasi pascabencana di Sumut. Penambahan anggaran itu untuk percepatan pemulihan pascabencana.
“Ini masih versi pertama, kami akan selaraskan kembali data dengan daerah. Kami juga terus membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Medril.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR di Jakarta, sebagaimana ditayangkan di saluran Youtube TVR Parlemen, Rabu (18/2/2026), mengatakan, total sawah yang rusak akibat bencana Sumatera tercatat 94.000 hektar. Namun, menurut Amran, sekitar 39.000 hektar di antaranya sudah ditanam kembali.
Amran mengatakan, Kementerian Pertanian sudah merealisasikan penyaluran bantuan ke tiga provinsi yang dilanda bencana. Jumlahnya Rp 1,52 triliun dari total anggaran yang dibutuhkan Rp 4,7 triliun.
