Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Filipina
Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat dalam rangkaian ASCC High-Level Forum 2026 dan The 35th Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council di Makati, Manila, Filipina, pada 4–5 Maret 2026.
Pertemuan tingkat menteri tersebut membahas penguatan kerja sama pada pilar sosial budaya ASEAN serta menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kolaborasi kawasan dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045 dengan semangat Navigating Our Future, Together.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum hadir sebagai salah satu delegasi Indonesia yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam pertemuan tersebut.
Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan dukungan terhadap prioritas Keketuaan Filipina 2026 di bawah kerangka RISE (Resilient and Empowered Families, Inclusive Development, Smart Youth and Innovation, Environmentally Sustainable and Food-Secure Future).
Kerangka tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun ASEAN yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada hasil.
"Kerangka RISE sejalan dengan upaya memperkuat ASEAN yang tangguh dan inklusif. Implementasinya perlu didorong melalui kerja sama yang konkret, lintas sektor, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan," ujar Woro Srihastuti Sulistyaningrum yang akrab disapa Lisa, dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 10 Maret 2026.
Indonesia juga mengusulkan tiga arah strategis utama untuk mendukung prioritas tersebut. Pertama, pemberdayaan komunitas sebagai fondasi ketahanan kawasan melalui penguatan perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Kedua, penguatan kesiapan kelembagaan ASEAN dalam merespons tantangan kawasan, termasuk percepatan operasionalisasi berbagai pusat kerja sama ASEAN serta penguatan mekanisme forum lintas pilar.
Ketiga, memastikan ASEAN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi pekerja migran melalui penguatan perlindungan, akses jaminan sosial, pengakuan keterampilan, layanan kesehatan, serta jalur migrasi yang aman dan reguler.
Dalam sesi berbagi pengetahuan, Indonesia juga mengangkat pendekatan Whole-of-Society Empowerment sebagai strategi untuk menghadapi tantangan kawasan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, pergeseran ekonomi, krisis kesehatan masyarakat, hingga disrupsi digital.
Menurut Lisa, pendekatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pembangunan.
"Pendekatan whole-of-society menjadi kunci untuk memastikan pembangunan di kawasan ASEAN semakin inklusif dan tangguh. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemuda akan memperkuat kapasitas kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," ucapnya.
Sebagai langkah konkret di tingkat regional, Indonesia juga mendorong pembentukan ASEAN Platform for Whole-of-Society Practices. Platform ini diharapkan menjadi wadah berbagi praktik baik, pengalaman, serta pembelajaran antarnegera anggota ASEAN dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penguatan peran pemuda sebagai pemangku kepentingan aktif dalam pembangunan kawasan, termasuk melalui investasi pada pendidikan, literasi digital, mobilitas keterampilan, dan pendidikan vokasi.
Indonesia menilai kedua forum tersebut semakin menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkeadilan dalam pembangunan komunitas ASEAN, sehingga kawasan dapat menjadi lebih tangguh, inklusif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Editor: Redaksi TVRINews
