Penulis: Fityan
TVRINews – Dhaka
Pemerintah menutup institusi pendidikan dan membatasi konsumsi listrik di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah .
Pemerintah Bangladesh resmi memberlakukan kebijakan penghematan energi nasional dengan menutup institusi pendidikan serta memangkas penggunaan pendingin ruangan (AC) dan pencahayaan di kantor-kantor pemerintah Selasa 10 Maret 2026.
Langkah drastis ini diambil menyusul krisis energi yang kian memburuk akibat dampak tidak langsung dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Sebagai negara berpenduduk 170 juta jiwa yang menggantungkan 95 persen kebutuhan energinya pada impor,
Bangladesh berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi pasar global. Lonjakan harga minyak dan gas alam dilaporkan terjadi secara signifikan dalam sepekan terakhir, menyusul gangguan pada rute pasokan vital di Selat Hormuz.
Otoritas setempat segera merespons situasi ini dengan menerapkan langkah-langkah darurat, termasuk rasionalisasi bahan bakar di SPBU dan mempercepat libur Idulfitri bagi lembaga pendidikan guna menekan mobilitas serta konsumsi daya.
Teladan dari Pucuk Pimpinan
Sekretaris Pers Perdana Menteri Tarique Rahman, Saleh Shibly, menyatakan bahwa upaya penghematan ini dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan sebagai bentuk antisipasi jika situasi energi global terus memburuk.
"Perdana Menteri telah mulai menggunakan hanya separuh lampu di kantornya. Beliau tidak menyalakan AC kecuali dalam keadaan mendesak.
Praktik penghematan ini kini diterapkan di seluruh kantor pemerintah di penjuru negeri," ujar Shibly kepada Arab News, Selasa 10 Maret 202.
Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak instan pada beban listrik nasional. Mengingat pada musim panas (Maret hingga Juni), penggunaan AC secara nasional dapat mengonsumsi lebih dari 2.000 megawatt listrik.
Tantangan Cadangan Strategis
Meski langkah jangka pendek telah diambil, para ahli memperingatkan adanya masalah struktural yang lebih dalam. Profesor Abdul Hasib Chowdhury dari Bangladesh University of Engineering and Technology menekankan bahwa konflik di Timur Tengah menyoroti ketiadaan cadangan energi strategis di negara tersebut.
"Pemerintah perlu membangun konsensus agar masyarakat menyadari kontribusi individu dalam konservasi energi. Namun, Bangladesh harus memiliki cadangan energi primer untuk pembangkit listrik dan industri setidaknya untuk tiga hingga enam bulan ke depan," kata Chowdhury. Ia menambahkan bahwa perencanaan ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi.
Dampak Ekonomi dan Inflasi
Data dari BRAC EPL menunjukkan tekanan ekonomi yang nyata; setiap kenaikan harga bahan bakar global sebesar 10 dolar AS akan meningkatkan tagihan impor bulanan Bangladesh sekitar 80 juta dolar AS. Saat ini, harga minyak mentah Brent dilaporkan telah melampaui angka 119 dolar AS per barel.
Meski pemerintah menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif listrik atau harga BBM dalam waktu dekat, dampak jangka panjang terhadap sektor transportasi dan ketahanan pangan tetap menjadi ancaman.
"Ini adalah krisis yang membayangi. Kekurangan pasokan membutuhkan waktu untuk terlihat dampaknya. Sektor pertanian dan transportasi akan terdampak, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada pasokan pangan utama," pungkas Chowdhury.
Editor: Redaksi TVRINews
