Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mencatat ratusan kasus suspek campak. Dalam kurun waktu awal tahun 2026, tercatat sebanyak 194 kasus suspek campak di Kota Bandung, dengan 28 orang di antaranya terkonfirmasi positif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasih, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi kasus sejak Januari hingga Februari 2026.
“Pada Januari sampai Februari 2026 terdapat 194 suspek campak. Dari jumlah itu, 28 kasus dinyatakan positif, 19 negatif, dan 147 kasus masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dadan, Selasa (10/3).
Sementara itu, sepanjang tahun 2025, Dinkes Kota Bandung mencatat total 559 kasus suspek campak. Dari jumlah tersebut, 59 kasus terkonfirmasi positif dan 500 kasus dinyatakan negatif.
Meski terdapat kasus positif, hingga saat ini belum ada wilayah di Kota Bandung yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal itu karena setiap kasus yang ditemukan belum memenuhi kriteria epidemiologi untuk penetapan KLB.
“Belum ada wilayah yang ditetapkan KLB karena belum memenuhi kriteria dan tidak ditemukan hubungan epidemiologi antar kasus,” ujarnya.
Dadan menyebutkan, salah satu tantangan dalam pencegahan campak adalah cakupan imunisasi yang belum mencapai target nasional. Pada tahun 2025, cakupan imunisasi Measles Rubella (MR) di Kota Bandung baru mencapai 84,3 persen, masih di bawah target nasional sebesar 95 persen.
Kecamatan Babakan Ciparay tercatat sebagai wilayah dengan cakupan imunisasi terendah di Kota Bandung.
Menurut Dadan, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari adanya kelompok masyarakat yang menolak vaksin, kekhawatiran terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), hingga maraknya informasi hoaks terkait vaksin di media sosial.
“Masih ada orang tua yang anti vaksin dan khawatir anaknya mengalami penyuntikan ganda atau KIPI. Selain itu, masyarakat juga masih termakan informasi hoaks yang beredar di media sosial,” katanya.
Meski demikian, Dinkes memastikan akses layanan imunisasi di Kota Bandung sudah mudah dijangkau. Layanan imunisasi tersedia di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dengan ketersediaan vaksin yang mencukupi.
Untuk meningkatkan cakupan imunisasi, Dinkes Kota Bandung melakukan berbagai langkah, antara lain memperkuat layanan imunisasi rutin di puskesmas dan posyandu, memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta, serta melakukan pelacakan sasaran imunisasi atau defaulter tracking.
Selain itu, Dinkes juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Program imunisasi kejar atau sweeping juga terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan jemput bola ke sekolah dan posyandu. Program tersebut sudah berjalan sejak adanya peningkatan kasus campak pada Januari 2026.
Dadan menambahkan, tren kasus campak di Kota Bandung saat ini mulai menunjukkan penurunan sejak Februari. Namun, risiko peningkatan kasus masih tetap ada, terutama karena masih terdapat anak yang belum mendapatkan vaksin campak.
Selain itu, mobilitas masyarakat yang meningkat saat libur Lebaran 2026 juga berpotensi memicu kembali penyebaran penyakit tersebut.
“Tren kasus memang mulai menurun sejak Februari, tetapi risiko peningkatan tetap ada, terutama karena masih ada anak yang belum terlindungi vaksin dan adanya mobilisasi masyarakat saat libur Lebaran,” katanya.
Dinkes Kota Bandung menargetkan cakupan imunisasi campak-rubella mencapai 95 persen secara merata di seluruh wilayah pada tahun 2026 guna mencegah potensi lonjakan kasus.
