Pada awal 1960-an, Indonesia dan Korea Selatan berada pada titik yang hampir sama. Keduanya adalah negara miskin dengan pendapatan per kapita rendah dan struktur ekonomi yang masih agraris. Enam puluh tahun kemudian, jaraknya melebar sangat jauh. Korea Selatan telah berubah menjadi ekonomi industri maju dengan pendapatan per kapita lebih dari 30 ribu dolar AS, sementara Indonesia masih berada pada kelompok negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sekitar 5–6 ribu dolar AS. Perbedaan ini sering dijelaskan melalui industrialisasi, pendidikan, dan teknologi. Namun perdebatan tentang masa depan Indonesia kini semakin berkaitan dengan satu faktor lain yang tidak kalah menentukan: perubahan demografi dan tekanan fiskal jangka panjang.
Perubahan tersebut digambarkan secara jelas dalam laporan OECD berjudul The Long Game: Fiscal Outlooks to 2060 Underline Need for Structural Reform. Laporan ini memproyeksikan perkembangan ekonomi dan fiskal puluhan negara hingga tahun 2060, termasuk negara berkembang besar seperti Indonesia. Dalam skenario dasar tanpa perubahan kebijakan besar, laporan tersebut memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat secara bertahap hingga pertengahan abad karena dua faktor utama: penuaan populasi dan perlambatan produktivitas. Kedua faktor ini akan mengurangi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Salah satu temuan penting dalam laporan tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada masa depan akan semakin bergantung pada produktivitas tenaga kerja, bukan lagi pada pertumbuhan jumlah pekerja. Dalam banyak negara, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan diproyeksikan menjadi negatif setelah pertengahan abad karena populasi usia kerja mulai menurun. Hal ini berarti negara yang tidak berhasil meningkatkan produktivitas akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tajam.
Indonesia termasuk negara yang berada di persimpangan tersebut. Selama enam dekade terakhir negara ini mengalami lonjakan populasi yang luar biasa. Pada awal 1960-an jumlah penduduk Indonesia sekitar 97 juta jiwa, sedangkan pada pertengahan dekade 2020-an jumlahnya mendekati 280 juta. Lonjakan ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan anak-anak dan lansia. Dalam teori pembangunan ekonomi, periode ini sering dianggap sebagai kesempatan emas karena tenaga kerja yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Namun laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa keuntungan demografi tidak berlangsung selamanya. Secara global, pertumbuhan populasi usia kerja diperkirakan akan mulai melambat dan bahkan menurun di banyak negara setelah 2040. Ketika proporsi penduduk usia kerja menurun, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dengan kata lain, negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi sebelum fase penuaan populasi akan menghadapi perlambatan ekonomi yang sulit dihindari.
Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin serius karena produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain di kawasan Asia. Data produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa pada 2023, rata-rata pekerja Indonesia menghasilkan sekitar 14 dolar AS nilai ekonomi per jam kerja. Sebagai perbandingan, pekerja Malaysia menghasilkan sekitar 26 dolar per jam, sementara pekerja Singapura mencapai sekitar 74 dolar per jam. Artinya, dalam satu jam kerja pekerja Singapura rata-rata menghasilkan nilai ekonomi lebih dari lima kali lipat pekerja Indonesia.
Perbandingan lain juga menunjukkan kesenjangan yang sama besar. Pada tahun 2024, produktivitas tahunan per pekerja di Indonesia diperkirakan sekitar 32 ribu dolar AS, sedangkan Malaysia sekitar 77 ribu dolar, Korea Selatan lebih dari 105 ribu dolar, dan Singapura hampir 196 ribu dolar per pekerja.
Angka-angka ini menggambarkan bahwa kesenjangan kemakmuran antarnegara sebenarnya terutama berasal dari perbedaan produktivitas tenaga kerja. Dalam laporan OECD yang sama, produktivitas tenaga kerja disebut sebagai faktor utama yang menjelaskan pertumbuhan standar hidup dalam jangka panjang. Model proyeksi ekonomi yang digunakan dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB per kapita pada akhirnya bergantung pada tiga komponen utama: efisiensi tenaga kerja, modal per pekerja, dan tingkat partisipasi kerja dalam populasi.
Perubahan demografi juga membawa konsekuensi fiskal yang sangat besar. Laporan OECD tersebut memperingatkan bahwa penuaan populasi akan meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara karena belanja kesehatan dan pensiun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah lansia. Tanpa reformasi kebijakan, kombinasi antara penuaan populasi dan meningkatnya biaya layanan publik akan terus menambah tekanan fiskal negara hingga 2060.
Di Indonesia tanda-tanda awal tekanan tersebut sebenarnya sudah terlihat melalui berbagai masalah yang dialami sistem jaminan sosial nasional. Program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan mencakup ratusan juta peserta, tetapi beberapa kali mengalami tekanan finansial karena biaya layanan kesehatan meningkat lebih cepat dibandingkan iuran peserta. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena struktur pasar kerja Indonesia didominasi sektor informal. Sekitar setengah dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal yang tidak membayar iuran secara rutin, sehingga basis pembiayaan sistem jaminan sosial menjadi relatif sempit.
Masalah yang sama juga muncul dalam sistem pensiun. Dalam sistem pensiun modern, generasi pekerja saat ini membayar iuran yang digunakan untuk membiayai pensiun generasi sebelumnya. Sistem ini relatif stabil ketika jumlah pekerja jauh lebih besar dibandingkan jumlah lansia. Namun ketika populasi menua, keseimbangan tersebut berubah. Jumlah penerima manfaat meningkat sementara jumlah pembayar iuran relatif menurun. Di banyak negara maju kondisi ini telah memaksa pemerintah menaikkan usia pensiun atau mengurangi manfaat pensiun untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Semua proyeksi ini pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak mudah diabaikan. Indonesia masih memiliki waktu sekitar dua hingga tiga dekade sebelum tekanan penuaan populasi benar-benar terasa. Namun jendela waktu itu akan cepat tertutup jika produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan struktur industri tidak berubah secara signifikan. Tanpa transformasi ekonomi yang lebih dalam, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban fiskal ketika populasi mulai menua dan negara harus menanggung biaya kesehatan serta pensiun yang semakin besar. Masa depan Indonesia pada 2060 pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduknya, tetapi oleh seberapa produktif dan seberapa siap negara ini membiayai masyarakatnya ketika mereka tidak lagi berada dalam usia kerja.
