Kalangan pengusaha menyoroti inflasi harga energi hingga pelemahan nilai tukar rupiah akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
IDXChannel - Kalangan pengusaha menyoroti inflasi harga energi hingga pelemahan nilai tukar rupiah akibat konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang belum berakhir.
Kenaikan harga minyak dunia juga turut mempengaruhi rantai pasok produksi dan distribusi termasuk logisitk yang memicu peningkatan biaya ekonomi-bisnis.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengaku, saat ini pelaku usaha khawatir meningkatnya risk premium harga minyak dan gas sehingga bisa mendorong kenaikan biaya logistik internasional.
"Dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung," tutur Sanny kepada IDXChannel, Selasa (10/3/2026).
Dia menjelaskan sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu. Sehingga, dampak makro ekonomi yang diakibatkan dari konflik juga ikut mempengaruhi kinerja korporasi.
Kendati neraca dagang tidak menempatkan Iran dan Israel sebagai negara mitra, namun akses pada kinerja keuangan bakal dirasakan perusahaan. "Efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha nasional," ujar Sanny.
Dia menitikberatkan dalam jangka pendek, pelaku usaha saat ini fokus pada langkah-langkah mitigasi risiko yang bersifat realistis dan adaptif di antaranya melalui penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin termasuk pengelolaan eksposur valas, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen lindung nilai atau natural hedging yang tersedia.
"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut," ujar Sanny.
Sejauh ini Apindo terus mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis. Apindo pun menginginkan pemerintah memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.
"Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. APINDO menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara," tutur dia.
Kebijakan diplomasi pemerintah juga diwanti-wanti kalangan pengusaha dalam rangkaian memitigasi risiko konflik. Dia menyebut, Indonesia dinilai tidak akan terseret ke dalam pusaran konflik geopolitik.
"Stabilitas politik dan kredibilitas diplomatik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan aktivitas dunia usaha. Pada akhirnya, koordinasi kebijakan yang solid dan terukur akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
