Sekjen Golkar Prihatin Banyak OTT: Mungkin Politik Kita Terlalu Mahal

kumparan.com
16 jam lalu
Cover Berita

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menyampaikan keprihatinannya atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bahan refleksi bersama.

Diketahui, KPK telah melancarkan operasi senyap ke sejumlah kepala daerah. Di bulan ini, sudah dua bupati terkena OTT, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang merupakan kader Golkar dan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari yang merupakan kader PAN.

Menurut Sarmuji, banyaknya OTT menunjukkan praktik korupsi masih kerap terjadi. Karena itu, perlu dicari akar persoalan agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi,” kata Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Sarmuji berharap ke depan pemberitaan tentang OTT tidak lagi menjadi hal yang rutin muncul setiap waktu.

“Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan. Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus,” ujarnya.

Sarmuji mengatakan perlu dicari sumber persoalan yang memicu maraknya praktik korupsi. Salah satu kemungkinan yang ia soroti adalah tingginya biaya politik di Indonesia.

“Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa. Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal,” kata dia.

Ia juga menyinggung mahalnya biaya kontestasi politik di daerah. Menurutnya, pilkada yang berbiaya tinggi dapat memunculkan berbagai konsekuensi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Pilkada kita terlalu mahal. Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak,” ujar Sarmuji.

Ia menilai konsekuensi tersebut bisa berdampak pada munculnya praktik yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.

“Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,” kata dia.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemerintah Berhasil Mengevakuasi 32 WNI dari Iran
• 15 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Kemenhaj Lombok Timur Susun Pra-Manifest 1.390 Calon Jemaah Haji 
• 5 jam lalutvrinews.com
thumb
Ngeri Orang Bakar Diri dalam Bus di Swiss, 6 Orang Tewas-3 Luka
• 3 jam laludetik.com
thumb
Geram, Trump Ancam Iran Jika Pasang Ranjau di Selat Hormuz
• 15 jam laludetik.com
thumb
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Proyek Rp980 Juta untuk Kebutuhan Lebaran
• 1 jam lalubisnis.com
Berhasil disimpan.