DEMOKRASI bisa kehilangan maknanya tanpa harus kehilangan prosedurnya. Pemilu tetap berlangsung, parlemen tetap bersidang, partai politik tetap hadir. Namun, hubungan antara kekuasaan dan rakyat perlahan terputus.
Tulisan Firman Noor, "Partai Politik Semu" (Kompas, 5 Maret 2026), dan Wawan Kurniawan, "Teater Absurd Tanpa Empati" (Kompas, 2 September 2025), menghadirkan potret yang tajam sekaligus mengkhawatirkan tentang kondisi tersebut.
Dalam artikelnya, Firman Noor menyoroti gejala partai politik yang semakin kehilangan keterhubungan dengan masyarakat.
Sementara itu, Wawan Kurniawan menggambarkan panggung parlemen Indonesia yang kian menyerupai “teater absurd”: penuh komentar nyeleneh, percakapan berulang, dan perdebatan yang terasa jauh dari persoalan rakyat.
Kedua tulisan tersebut memang membahas dua fenomena berbeda: krisis partai politik dan absurditas perilaku politisi di Senayan.
Namun jika dianalisis lebih jauh, keduanya berakar pada persoalan yang sama: krisis representasi dalam demokrasi Indonesia.
Parlemen yang tampak absurd bukan sekadar akibat perilaku politisi yang jauh dari rakyat. Ia merupakan gejala dari perubahan yang lebih mendasar dalam struktur politik kita: ketika partai politik kehilangan basis sosialnya dan ruang politik semakin terbuka bagi dominasi yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai oligarki sipil.
Partai yang Kehilangan RakyatSejatinya, partai politik merupakan jantung demokrasi. Melalui partailah kepemimpinan politik direkrut, aspirasi masyarakat dihimpun dan diperjuangkan, serta konflik kepentingan dikelola. Tanpa partai politik, demokrasi modern hampir mustahil berjalan.
Namun, seperti diingatkan Firman Noor dengan merujuk kajian Daniel Schlozman dan Sam Rosenfeld dalam The Hollow Parties (2024), partai-partai politik di banyak negara mengalami proses pengosongan fungsi.
Baca juga: Menata Ulang Ambisi di Tengah Gejolak Minyak
Mereka tampak semakin rapi secara organisasi, tetapi semakin lemah dalam keterhubungannya dengan masyarakat yang mereka klaim diwakili.
Gejala ini juga tampak di Indonesia. Partai politik tetap hadir dalam pemilu, tetapi keterikatan sosial dan ideologis dengan pemilih semakin tipis.
Identifikasi masyarakat terhadap partai melemah, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini terus merosot.
Dalam kondisi seperti ini, partai tidak lagi berfungsi sebagai saluran artikulasi kepentingan rakyat. Ia lebih sering tampil sebagai kendaraan elektoral yang aktif menjelang pemilu, tetapi relatif senyap dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Bahkan suaranya sering nyaris tak terdengar ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan sehari-hari.
Ketika partai kehilangan akar sosialnya, rakyat perlahan kehilangan institusi yang seharusnya mewakili mereka.
