tvOnenews.com - Kabar mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Bengkulu.
Hingga, Aturan lengkap THR dan Gaji ke-13 PNS, TNI, Polri dan Pensiunan.
Kedua informasi tersebut menjadi News terpopuler di tvOnenews.com pada Selasa, (10/3/2026). Simak rangkumannya berikut ini.
- Aldi Herlanda/tvOnenews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Rejang Lebong, Bengkulu, pada Senin (9/3/2026) malam.
Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang lebong, Hendri diamankan dalam operasi senyap KPK tersebut.
KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai dalam OTT tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita dalam bentuk rupiah, namun jumlahnya belum dapat disampaikan kepada publik.
Sementara itu, Bupati dan Wabup Rejang Lebong beserta tujuh orang lainnya sedang diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Simak berita selengkapnya: Bupati-Wabup Rejang Lebong Terjerat OTT, KPK Sita Dokumen dan Uang
- pixabay
PP 9 Tahun 2026 mengenai dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara telah resmi diterbitkan.
Aturan ini menjadi pedoman utama dalam proses pencairan tunjangan tahunan bagi pegawai pemerintah, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan.
Pemerintah menerbitkan PP 9 Tahun 2026 sebagai sebuah kepastian tentang jadwal pembayaran, komponen penghasilan yang dihitung, serta kelompok penerima yang berhak mendapatkan tunjangan.
Kebijakan ini telah lama dinantikan lantaran menjadi rujukan resmi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyalurkan tambahan penghasilan kepada aparatur negara.
Tak hanya itu, aturan ini juga memuat sejumlah penyesuaian sistem kerja, hak cuti, serta struktur tunjangan pegawai di lingkungan pemerintah.
Simak berita selengkapnya: PP 9 Tahun 2026 Resmi Terbit! Ini Aturan Lengkap THR dan Gaji ke-13 PNS, TNI, Polri hingga pensiunan
