Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Maret 2026, Siapkan HP dan 2 Data Penting Ini

Ilustrasi uang, bansos, gaji (Sumber: Envato/Mehaniq41)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengebut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama periode Januari hingga Maret 2026.

Memasuki pertengahan bulan ini, realisasi distribusi dana bantuan yang menargetkan 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut telah menyentuh angka 90 persen di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan sisa target penyaluran yang masih terganjal urusan penyelesaian administrasi perbankan.

"Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif," ucapnya Senin (2/3/2026) melalui rilis Kemensos.

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos lewat HP

Mengingat program bantuan ini telah digulirkan secara bertahap sejak Februari 2026, masyarakat diimbau untuk memantau status kepesertaannya secara mandiri.

Anda hanya perlu menyiapkan telepon seluler (HP) yang terhubung ke internet beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berikut adalah langkah-langkah memverifikasi data pencairan bansos:

1. Buka peramban (browser) di HP Anda, lalu akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih data wilayah tempat tinggal sesuai KTP yang mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
3. Masukkan nama lengkap penerima manfaat dengan benar pada kolom yang tersedia.
4. Ketik kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol Cari Data.
5. Layar akan memunculkan status penerima, jenis bantuan (PKH atau BPNT), beserta informasi riwayat penyalurannya.

Rincian Nominal Bantuan PKH dan BPNT

Pada pencairan tahap pertama ini, pemerintah menyalurkan BPNT dengan nominal Rp200.000 per bulan, sehingga total dana yang ditarik KPM mencapai Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan.

Sementara itu, dana PKH yang cair per tiga bulan disesuaikan berdasarkan kategori spesifik penerima dengan rincian berikut:

• Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000
• Ibu hamil atau nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0 sampai 6 tahun): Rp750.000
• Lanjut usia (Lansia) 60 tahun ke atas: Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
• Anak SMA sederajat: Rp500.000
• Anak SMP sederajat: Rp375.000
• Anak SD sederajat: Rp225.000

Aliran dana triliunan rupiah melalui program PKH dan BPNT ini tidak sekadar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.

Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV